logo alinea.id logo alinea.id

Jejak pelanggaran berat Firli Bahuri selama bertugas di KPK

Irjen Firli Bahuri dinyatakan melakukan pelanggaran berat.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Rabu, 11 Sep 2019 22:07 WIB
Jejak pelanggaran berat Firli Bahuri selama bertugas di KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bekas Deputi Penindakan KPK, Irjen Pol Firli Bahuri telah melakukan pelanggaran berat semasa bertugas di lembaga antirasuah.

Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari menerangkan, keputusan itu diambil berdasarkan hasil laporan Direktorat Pengawasan Internal KPK terkait dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Firli.

“Pada 18 September 2018 KPK mendapatkan laporan dari masyarakat. Pengawas internal melakukan pemeriksaan dan menemukan dua kali pertemuan dengan Gubernur NTB,” kata Tsani di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Rabu (11/9).

Tsani mengungkap, pertemuan pertama antara Firli dan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi terjadi saat Harlah GP Ansor di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pertemuan kedua dilangsungkan saat bermain tenis saat acara farewell Tennis Danrem 162/WB.

“Dari hasil pemeriksaan, F (Firli) menjelaskan pertemuan tidak direncanakan. Dalam video tidak ada upaya F menghindar dari situasi pertemuan yang terjadi,” ucap Tsani.

Tak hanya itu, kata Tsani, Firli juga pernah menjemput seorang saksi kasus korupsi di Lobby KPK didampingi pengamanan. Dari lobby, mereka  menuju lift khusus untuk kemudian langsung ke ruangannya pada 8 Agustus 2018. Firli dan saksi tersebut bertemu selama 30 menit.

"Pada 1 November 2018 di sebuah hotel di Jakarta, Firli juga bertemu dengan pimpinan partai politik," ucap Tsani.

Tsani menambahkan pada 23 Januari 2019 Firli Deputi PIPM menyampaikan laporan pada Pimpinan KPK kemudian Pimpinan KPK meminta pertimbangan pegawai. "Pada 11 Juni 2019, Polri mengirimkan surat penarikan dan penugasan baru di lingkungan Polri," katanya.

Sponsored

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan pertemuan yang dilakukan Firli dengan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang dan pertemuan Firli dengan pimpinan partai politik tidak ada hubungannya dengan tugas Firli sebagai Deputi Penindakan KPK.

"F (Firli) tidak pernah meminta izin melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait perkara ataupun pihak yang memiliki risiko independensi dan tidak melapor pada Pimpinan KPK," kata Saut.

Kendati tersandung skandal etik, Saut mengaku pihaknya telah mengirim surat kepada Komisi III DPR RI terkait rekam jejak Firli Bahuri guna dipertimbangkan dalam proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

"Hari ini, 11 September 2019 KPK telah menyampaikan surat resmi pada DPR khususnya Komisi III terkait rekam jejak calon pimpinan KPK dengan harapan agar dapat menjadi pertimbangan dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK, masyarakat membutuhkan pimpinan KPK yang berintegritas dan dapat bekerja secara independen," ujar Saut.