Jelang Iduladha, pemerintah diminta lebih serius tangani wabah PMK

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid, meminta pemerintah lebih serius menangani persolan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) menjelang Hari Raya Iduladha. Pangkalnya, wabah PMK berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha para peternak dalam negeri.

"Peternak hewan sapi, kerbau, kambing sangat gelisah dengan adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Kondisi ini tentu saja tidak bisa dibiarkan berlarut-larut mesti ada solusi konkret," ujar Abdul dalam keterangannya, Senin (12/6).

Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) ini, menjelang Hari Raya Iduladha para peternak punya harapan tinggi dengan hasil ternaknya untuk kemudian dijual.

"Hari raya Idulkurban kurang 26 hari lagi. Tetapi dengan adanya wabah PMK, hasil ternak mereka sulit untuk dijual karena masyarakat mungkin merasa was-was dengan adanya wabah PMK ini. Pemerintah mestinya peka akan kondisi semacam ini," kata dia.

Wachid mengungkapkan, para peternak di daerahnya semakin gelisah ketika pemerintah daerah memberlakukan kebijakan penutupan pasar hewan imbas wabah PMK.

"Pasar hewan dibeberapa daerah seperti Kudus, Jepara, Grobogan, Pati, Demak, Kendal di tutup. Informasinya atas perintah pemda. Jelas ini semakin membuat kebingungan para petani dan pedagang ternak," katanya.

Bahkan, lanjut Abdul Wachid, di beberapa daerah para peternak dan pedagang terpaksa melakukan transaksi penjualan di pinggir jalan di depan pasar hewan. Kegiatan tersebut menimbulkan kemacetan lalu lintas dan sangat berbahaya. 

"Misalnya di pasar hewan Tiban para peternak dan pedagang melakukan transaksi jual beli di luar pasar saking sepinya pembeli. Petani peternak terpaksa melakukan ini karena kebutuhan hidup mereka," ujarnya. 

Dia pun berharap agar negara hadir dalam mewujudkan kebijakan yang peduli terhadap nasib para peternak. Menurutnya, pemerintah harus buat kebijakan yang lebih tegas, misalnya memperketat aturan impor hewan dan import daging dari luar negeri, pintu masuk diperketat, dan larangan import dari negara yang hewannya terindikasi terjangkit PMK.

Selain itu, Wachid juga meminta agar pemerintah daerah (pemda) mempunyai alternatif lain, tidak hanya menutup pasar hewan dalam mengatasi wabah PMK ini. Kata Wachid, menutup pasar hewan justru mematikan pendapatan para peternak.

"Gubernur, bupati, wali kota harusnya menginstruksikan dinas pertanian, peternakan dan dokter, mantri hewan untuk melakukan sosialisasi soal wabah PMK," pungkasnya.