Jelang PPKM mikro, Jateng siapkan tempat isolasi terpusat di desa

Pemprov Jawa Tengah (Jateng) mendorong setiap desa, RT dan RW menyiapkan tempat isolasi terpusat untuk warga yang terpapar Covid-19. Selain itu, sistem tracing ditargetkan mendapat minimal 15 kontak erat.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengungkapkan, secara keseluruhan pihaknya siap melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

"Kami siap, data GIS-nya itu baru tercover sampai tingkat desa, maka kami menyiapkan tiga skenario. Kalau level desa, kami sudah siap datanya desa mana saja, kalau levelnya nanti pada RW maka kami sudah siap RW-nya, kalau nanti RT kami sudah siap RT-nya," kata ganjar dikutip dari laman jatengprov.go.id, Senin (8/2).

Kesiapan tersebut, menurut Ganjar, juga telah diikuti dengan instruksi pada level mikro untuk menyiapkan posko di tiap titik-titik yang ditentukan. Di posko tersebut, nantinya akan didukung dengan adanya surveilans, tracer, serta tenaga tambahan yakni Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas.

"Terus kemudian beberapa peralatan yang harus mendukung, seperti tes antigen dan sebagainya, akan segara dikirim oleh kementerian. Kemungkinan mulai Selasa akan dikirim," ujarnya.

Ganjar mengungkapkan, penguatan di level bawah akan dilakukan. Dia akan meminta, setiap petugas tracing menemukan minimal 15 orang kontak erat dari pasien Covid-19. "Target kami setiap satu orang yang terkena di desa, RW atau RT itu wajib hukumnya tracer itu mencari minimum 15 (orang kontak erat), karena teorinya 15-30 (orang). Jadi bukan hanya sekadar tiga atau empat (orang)," bebernya.

Selain itu, Ganjar juga mendorong setiap desa, RW atau RT menyiapkan satu tempat isolasi terpusat. "Setiap desa sekarang kami mintakan untuk menyiapkan karantina terpusat, dan nanti juga dari sisi pembiayaan dana desa bisa digunakan. Akan ada instruksi dari Kementerian Desa (Kemendes)," tuturnya.

Ganjar mengaku, juga tengah menyiapkan regulasi terkait anggaran untuk mendukung pelaksanaan PPKM skala mikro ini.
Kemudian, dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyiapkan dukungan anggaran. "Termasuk tentu kami sendiri juga akan menyiapkan. Nah nanti regulasinya sedang akan disiapkan," tandas Ganjar.

Sebagai informasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) soal Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro pada Minggu (7/2).

Keluarnya Instruksi dari Mendagri Tito Karnavian itu dibenarkan oleh Kapuspen Kemendagri, Benny Irwan saat dikonfirmasi pada Minggu (7/2). Pelaksanaan PPKM skala mikro akan dimulai pada 9 Februari mendatang.