Jokowi angkat bicara soal OTT Romahurmuzy oleh KPK

Operasi tangkap tangan (OTT) Romahurmuzy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara.

Calon presiden nomor urut 01 Jokowi mengaku dirinya masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait status Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy pasca OTT oleh lembaga anti rasuah tersebut.

"Kita tunggu keterangan resmi dari KPK," katanya di Medan, Jumat (15/3).

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri acara Doa Satukan Negeri di Gedung Serbaguna Jalan Pancing Medan, Sumatera Utara, terkait kasus OTT yang terjadi terhadap ketua Umum PPP selaku partai pendukung.

Selama proses penyidikan yang dilakukan KPK, Jokowi mengaku tetap menghormati setiap proses hukum yang sedang berjalan.

Dia juga mengaku tidak ingin berspekulasi lebih jauh terkait kasus tersebut. "Kami masih menunggu informasi terkini terkait perkembangan kasus itu," katanya.

Pada kesempatan lain, Romahurmuziy alias Rommy tiba di gedung KPK Jakarta pada Jumat malam. Rommy tiba sekitar pukul 20.10 WIB dikawal oleh seorang penyidik KPK dari Surabaya.

Rommy datang dengan mengenakan jaket hitam, kacamata hitam dan topi biru. Ia berjalan terus menunduk dan menghindari sorotan kamera wartawan.

Rommy bahkan terus berusaha bersembunyi di belakang tubuh pengawal tahanan yang menjaganya untuk masuk gedung KPK.

Ketua Fraksi PPP di DPR itu diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (15/3) pagi di Sidoarjo, Jawa Timur. Rommy lalu menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur, Surabaya.

Selain Rommy, KPK juga mengamankan lima orang lainnya yaitu 2-3 orang pejabat Kementerian Agama, satu orang staf penyelenggara negara dan satu orang dari swasta.

KPK menduga Rommy terlibat kasus pengisian jabatan di Kementerian Agama. Dalam OTT itu, KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam pecahan rupiah.

"Yang bisa disampaikan saat ini ada uang yang diamankan dalam pecahan rupiah, diduga itu terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian. Kementerian ini tidak hanya di Jakarta tetapi juga jaringan atau struktur Kementerian yang ada di daerah juga," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Namun KPK belum memutuskan apakah uang itu merupakan suap atau gratifikasi atau bentuk korupsi lainnya.

"Saya kira belum tepat saya sampaikan sekarang karena proses masih berjalan dan ada waktu maksimal 24 jam nanti untuk menentukan status dan nanti akan kami jelaskan secara lebih rinci pada konferensi pers," tambah Febri.

KPK rencananya akan melakukan konferensi pers di gedung KPK pada pukul 22.00 WIB malam ini.

Dampak Elektoral

Sementara itu, pengamat politik dan hukum dari Universitas Udayana, Jimmy Usfunan, berpendapat penangkapan Ketum PPP Romahurmuziy alias Romi bisa memberikan citra positif untuk Presiden Joko Widodo selaku petahana dalam Pilpres 2019.

"Penangkapan ini tentu akan memberikan pengaruh di dalam konteks politik, namun juga bisa memberikan citra positif bagi petahana (Joko Widodo)," ujar Jimmy.

Menurut Jimmy penangkapan Romi dapat dijadikan bukti bahwa di dalam pemerintahan Joko Widodo, tidak ada satu orangpun yang kebal terhadap hukum, bahkan ketua umum sebuah partai koalisi sekalipun.

"Penangkapan ini menunjukkan bahwa dalam proses penegakkan hukumnya ada prinsip persamaan di mata hukum yang sedang dilaksanakan, sehingga penangkapan ini perlu diapresiasi," ujar Jimmy.

Lebih lanjut Jimmy berpendapat supaya Romi mengundurkan diri dari partainya, sebagai bentuk penghormatan Romi terhadap proses penegakkan hukum dan demi kelancaran penegakan hukum.

"Masyarakat akan lebih mengapresiasi bila ada petinggi parpol dalam kontestasi politik ini yang mengundurkan diri, apalagi setelah terjerat dalam OTT KPK," tambah Jimmy. (Ant).

Dalam video ini kembali Mbah Moen menegaskan agar kader PPP yang masih mendukung 02 seperti di Jogja agar mengikuti Instruksi partai untuk mendukung Pak Jokowi.⠀
⠀#MbahMoenMendukungJokowi #PartaPersatuanPembangunan @DPP_PPP pic.twitter.com/ox1LHcmS8M — M. Romahurmuziy (@MRomahurmuziy) February 2, 2019