Jokowi diminta utamakan kalangan profesional

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti memprediksi mayoritas penghuni kabinet Joko Widodo (Jokowi) yang baru bakal berasal dari kalangan politikus. Menurut Ray, Jokowi bakal kesulitan memilih pembantu dari kalangan profesional lantaran diusung koalisi parpol yang gemuk di Pilpres 2019. 

"Jadi, kabinet (2019-2024) akan banyak diisi oleh wajah-wajah dari wakil partai politik. Ya, meskipun mereka adalah orang yang profesional di bidangnya masing-masing," ujar Ray saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Selasa (21/5). 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019. Dari rekap KPU, pasangan Jokowi-Ma'ruf meraup sekitar 86 juta suara atau 55,5% dari total suara sah. Jika tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Jokowi-Ma'ruf bakal ditetapkan sebagai calon terpilih dalam tiga hari. 

Pada kontestasi elektoral kali ini, Jokowi diusung 8 parpol, yakni PDI-Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 

Melihat komposisi seperti itu, menurut Ray, Jokowi harus bijaksana membagi jatah kursi kabinet ke parpol pengusung. Pasalnya, kinerja pemerintah dinilai bisa melempem jika para pembantu Jokowi dominan berasal dari kalangan politikus. 

"Menempatkan mereka (utusan dari parpol menjadi menteri) bisa menjadi sandungan bagi Jokowi dalam hal merealisasikan sikap dan cita-cita politiknya," tutur Ray. 

Pernyataan serupa diutarakan Peneliti Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP) Dedi Kurnia Syah. Menurut Dedi, pembangunan akan berjalan sinergis apabila kabinet diisi oleh lebih banyak dari kalangan profesional. 

"Setidaknya catatan terdahulu, lebih banyak kader parpol terjerat kasus korupsi sebelum menyelesaikan masa pengabdiannya. Hal ini penting menjadi pertimbangan agar pembangunan dapat berjalan ideal," ucap Dedi. 

Lebih jauh, Dedi menilai efektivitas pemeritahan juga bisa tersandera jika para pemimpin lembaga negara dan kementerian dan penghuni Gedung DPR RI berasal dari sumber politik yang sama. "Maka kepentingan parsial akan lebih mengemuka dibanding dengan kepentingan publik," ujar dia. 

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal juga sependapat. Menurut dia, sejumlah kementerian 'wajib' dikuasai orang-orang profesional, semisal Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 

"Harus. Kemudian juga orang profesional mengisi di Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Ini juga harus diisi oleh orang-orng profesional," tutur Faisal.