sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Jokowi dituding ingkar janji tuntaskan pelanggaran HAM masa lalu

Nawacita Jokowi, secara eksplisit akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat secara berkeadilan dan menghapus impunitas.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Selasa, 27 Okt 2020 16:14 WIB
Jokowi dituding ingkar janji tuntaskan pelanggaran HAM masa lalu
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 543.975
Dirawat 71.420
Meninggal 17.081
Sembuh 454.879

Enam tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada pelanggaran HAM berat masa lalu yang dituntaskan. Dalam Laporan Tahunan 2020, yang diterbitkan Kantor Staf Presiden (KSP) tidak membicarakan demokrasi, penyelesaian pelanggaran HAM, dan profesionalisme penegakkan hukum.

Wakil Koordinator I Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Feri Kusuma mengungkapkan, Presiden Jokowi sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 sesumbar menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu lewat Nawacita.

Para korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah pesimis pun bangkit semangatnya untuk menggantungkan harapan kepada mantan Gubernur DKI itu. Nawacita Jokowi, kata dia, secara eksplisit menyebutkan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat secara berkeadilan dan menghapus impunitas. 

Dari pidato resmi dalam berbagai momentum hari besar hingga pernyataan-pernyataan di media, Jokowi berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

"Berulangkali kami memberikan masukan, tetapi sampai periode I kepemimpinan Jokowi berakhir, tidak ada pelanggaran HAM berat masa lalu itu selesai," ujar Feri dalam diskusi virtual, Selasa (27/10).

Menurut Feri, ketidakseriusan Presiden Jokowi terlihat dari berulang-ulangnya organisasi masyarakat sipil mengingatkan agar kasus pelanggaran HAM dituntaskan. Ketika Jokowi terpilih kembali pada Pilpres 2019, KontraS berkesimpulan tidak ada harapan.

"Kritik terhadap pemerintah dianggap sangat mengganggu, terutama jika bisa menghambat agenda investasi ekonomi," jelasnya.

"Mungkin secara personal Pak Najib (Azca/akademikus Universitas Gadjah Mada) bilang bahwa Pak Jokowi orang baik dan tidak otoriter. Dan itu semakin terbantahkan ketika kami melihat situasi dari hari ke hari dan tahun ke tahun, dengan cara-cara pendekatan yang dilakukan Jokowi," tutur Feri.

Sponsored
Berita Lainnya