Jokowi minta TNI-Polri kawal hilirisasi SDA dan investasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI-Polri fokus mengawal kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA), yang diklaim menambah nilai tambah bagi negara, tidak terhambat karena gangguan. Selain itu, menjaga kekondusifan iklim investasi.

"Tugas TNI-Polri adalah menjaga agar namanya industrialisasi dan hilirisasi itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan," kata Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri di Jakarta, Rabu (8/2).

Jokowi tidak memberikan arahan khusus terkait tahun politik. Sebab, TNI-Polri dianggap solid dan mengetahui batasannya.

"Yang paling penting menjaga kondusivitas di tahun politik dan tidak terlibat dalam politik praktis," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Menurut Jokowi, TNI-Polri mestinya juga tidak perlu diingatkan kembali tentang pertambangan ilegal. Dalihnya, kedua institusi tersebut memiliki sumber daya manusia (SDM) untuk menanganinya, baik di darat maupun di laut.

"Saya kira, sudah ngerti apa yang dilakukan, tak perlu saya jelaskan," ucapnya. Meskipun demikian, Jokowi mengakui ekspor timah, baukit, dan batu bara secara ilegal masih terjadi.

Selain itu, Jokowi meminta TNI-Polri meminimalisasi risiko kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra. Apalagi, potensinya kian besar seiring meningkatnya cuaca panas pada akhir Februari-Maret.

"Janji saya [pada] 7 tahun masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar di provinsi, yang tanggung Pangdam, Kapolda, dan Danrem. Saya ngomong, hati-hati, janji saya masih berlaku," tuturnya.