Jokowi: Percuma miliki anggaran tetapi tak cepat dibelanjakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab, dan dikelola dengan transparan.

"Apalagi di era krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini. Percuma kita memiliki anggaran tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat padahal rakyat menunggu, padahal rakyat membutuhkan pada saat perekonomian juga sangat membutuhkan,” ucap Presiden Jokowi di acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Senin (20/7).

Mantan Wali Kota Solo ini juga menekankan pentingnya tata kelola dan manajemen keuangan yang juga harus baik dan maksimal untuk rakyat. Langkah demikian, lanjut Jokowi, penting terutama dalam suasana krisis kesehatan dan perekonomian saat ini.

"Extraordinary yang dilakukan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara kembali menyampaikan bahwa pemeritah telah mengalokasikan dana cukup besar Rp695,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19. 

"Saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk berani menjalankan program secara cepat, tapi juga tepat, tapi juga harus akuntabel,” ujarnya melansir setkab.go.id.

Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Presiden berharap menjadi bagian dari solusi percepatan agar program penanganan krisis berjalan dengan baik.

Pun kepada Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden berharap lembaga tersebut mengedepankan aspek pencegahan.

"Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan, memperkuat tata kelola yang baik, yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.