Jokowi perlu awasi langsung seleksi calon direksi BPJS Kesehatan

Presiden Joko Widodo dinilai perlu turut mengawasi langsung seleksi calon direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tengah digodok DPR RI. Sebab, badan ini nantinya akan mengumpulkan dana iuran masyarakat dan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Kami berharap, Presiden RI tidak salah pilih direksi BPJS Kesehatan yang baru agar memilih orang yang berpengalaman, punya kapabilitas dan track record yang jelas dan bersih," tutur dr. Tubagus Rachmat Sentika Hasan yang juga mantan pimpinan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/2).

Rachmat Sentika juga menyampaikan agar rangkaian proses seleksi tersebut disampaikan ke publik secara transparan.

"Agar Pak Jokowi bisa mendengarkan langsung masukan dari masyarakat yang  profil setiap calon yang lolos dan yang tidak lolos. Jangan sampai pak Jokowi kurang informasi dan salah pilih," ujarnya.

Sementara Roy Pangharapan, dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), mempertanyakan nama-nama yang diajukan oleh panitia seleksi ke Presiden.

"Ada laporan, nama-nama yang keluar sudah tidak sesuai dengan aturan awal pada saat undangan tes diupload. Apa yang terjadi pada seleksi ini? Ada kepentingan apakah sehingga seperti itu?” katanya.

Untuk itu, ia meminta agar Presiden perlu mengawasi seleksi direksi BPJS Kesehatan yang sedang berlangsung. Karena persoalan BPJS Kesehatan dinilai menumpuk dan belum terselesaikan sampai saat ini.

“Jangan sampai lenyapnya Rp43 triliun dana masyarakat di BPJS Tenagakerja, terjadi lagi di BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Diketahui, Komisi IX DPR tengah melanjutkan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap lima calon Dewas BPJS Ketenagakerjaan pada Kamis (28/1). Mereka ialah, Yanuar Rizky Nuh (unsur tokoh masyarakat), Agus Dwianto (unsur pemberi kerja), Muhammad Iman Nuril Hidayat (unsur pekerja), Sumarjono Saragih (unsur pemberi kerja) dan Agung Nugroho (unsur pekerja).