Jokowi tak tutup telinga atas penolakan omnibus law

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arsul Sani mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah menutup telinga atas penolakan buruh terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Cipker).

Hal itu, kata Arsul, terlihat saat Presiden Jokowi melangsungkan pertemuan dengan pimpinan partai pokitik (parpol) dan sekjen-sekjen koalisi pemerintah, Jumat pekan lalu.

"Kalau dari apa yang disampaikan Pak Jokowi, kesan saya dia mengetahui ada resistensi dari elemen masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3).

Namun demikian, menurut Arsul, Jokowi tetap ingin RUU tersebut dilanjutkan, dan segala resistensi masih bisa dicarikan solusi lantaran yang dikritisi para buruh hanyalah dua poin utama.

Resistensi yang paling besar adalah penolakan dalam kluster ketenagakerjaan. Selain itu, kata Arsul, ada juga dari subkluster lingkungan, yakni hal-hal yang berkaitan dengan perizinan lahan.

"Itu beliau terangkan semua. Jadi beliau paling tidak mendapatkan informasi. Ya beliau katakan agar dibahas bersama-sama," ujar Arsul.

Jokowi, sambung Asrul, meminta agar ditemukan solusi seadil-adilnya. Segala ketentuan RUU Omnibus Law Cipker harus sesuai dengan pengusah dan bekerja sebagai pemangku kepentingan terbesar.

Untuk diketahui, RUU omnibus law masih mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat dan kelompok buruh melalui aksi demonstrasi di sejumlah daerah.