Kajian Ombudsman soal responsifitas Polri dan Imigrasi saat PSBB

Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan hasil kajian singkat terkait uji responsifitas saluran informasi atau kontak layanan pada Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Hasilnya, saluran medsos Imigrasi sudah baik, namun untuk saluran kontak telepon masih perlu peningkatan. Untuk Polri, responsifitasnya dinilai masih perlu ditingkatkan.

"Karena dari beberapa Satwil ada yang tidak merespon, pesan tidak terkirim, seperti lewat Whatsapp dan Twitter,” kata Anggota Ombudsman Ninik Rahayu dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (2/9).

Dia menambahkan, pengujian dilakukan pada lima Polres/Polresta dan lima Kantor Imigrasi dalam kurun waktu Juni hingga Juli 2020. Masing-masing Polres dan Kator Imigrasi dilakukan pengujian terhadap telepon atau media sosial yang kelola.

Pihaknya kemudian menyampaikan beberapa saran perbaikan untuk Polri dan Imigrasi, agar meningkatkan responsifitas serta pengawasan saluran kontak layanan/informasi dengan mengoptimalkan layanan yang telah disediakan.

"Kemudian menutup kontak layanan yang tidak digunakan serta merumuskan kebijakan pengelolaan nomor kontak dan media sosial terpadu dan terintegrasi dengan satuan kerja di wilayah," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, kata Ninik, Irwil 5 Itwasum Polri, Brigjen Pol Hotman Simatupang menyampaikan akan melakukan pengecekan terhadap hasil kajian cepat Ombudsman RI dan akan meneruskan masukan ini kepada pimpinan.

Sementara Direktur Intelijen Keimigrasian, Ferry M. Sihite, ujar Ninik, menyampaikan cukup puas dengan hasil kajian cepat Ombudsman. Sebab, dari lima Kantor Imigrasi yang menjadi sampel sudah cukup responsif.

"Pada masa pandemi ini Ditjen Imigrasi juga berinovasi melakukan layanan jemput bola (easy passport) dengan menggunakan sistem kuota agar menghindari penumpukan kuota dan mengurangi kontak dimana perharinya ada 50-100 orang yang dilayani," ucap Ferry sebagaimana disampaikan Ninik.