Kapolri berkomitmen gunakan uang negara secara transparan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, institusi Korps Bhayangkara berkomitmen untuk selalu menggunakan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Ini disampaikan Sigit usai menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Selasa (28/6).

"Kami akan terus berkomitmen terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan," ujar Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/6).

Kemudian, kata Sigit, Polri akan terus mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya di bidang ekonomi. Salah satunya yakni mendorong pemasukan atau peningkatan anggaran APBN.

"Kami juga selalu ikut mendorong dari sisi PNBP dan mengawal seluruh kebijakan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Menjaga agar APBN tetap bisa berjalan baik di situasi yang penuh ketidakpastian ini, dengan mengawal melalui berbagai strategi transformasi ekonomi," tutur Sigit.

Selain itu, Sigit turut mengapresiasi penghargaan yang diberikan pada institusinya. Pihaknya menegaskan, Polri akan melaksanakan seluruh rekomendasi dari BPK sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dalam aturan Undang-Undang yang berlaku.

"Sekali lagi terima kasih atas opini yang telah diberikan kepada kami. Kami akan terus melakukan perbaikan untuk tahun-tahun ke depan," katanya.

Predikat WTP diraih Mabes Polri untuk yang kesembilan kalinya secara berturut-turut. Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyebut, capaian ini merupakan suatu prestasi dari institusi negara.

"Suatu prestasi yang membanggakan. Pak Kapolri beserta seluruh jajaran, melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara akuntabel dan transparan," kata Adhi.

Pihaknya berharap, Polri dapat mempertahankan pencapaian ini. Menurut Adhi, selain melaksanakan tugas dan fungsi utamanya, kepolisian juga berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, khususnya dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP bagi negara.

"Sehingga Polri menjadi suatu institusi yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat secara keseluruhan," ucapnya.