Kapolri keluarkan surat telegram PPKM mikro Jawa-Bali

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram terkait rencana penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di tingkat rukun tetangga/ rukun warga (RT/RW).

Surat Telegram dengan nomor ST/203/II/Ops.2./2021 itu ditandatangani oleh Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto selaku Kaopspus Aman Nusa II Penanganan Covid-19. Sulat telegram itu ditujukan kepada seluruh Kapolda di Pulau Jawa-Bali.

"Surat Telegram itu diterbitkan dalam rangka menyiapkan dukungan Polri terhadap rencana kebijakan tersebut," kata Agus Andrianto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/2).

Agus menjelaskan, PPKM skala mikro akan diterapkan dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat RT/RW di tujuh provinsi, 98 kabupaten/kota, 19.687 desa/kelurahan.  Aturan itu mulai diberlakukan setelah dilakukannya evaluasi pelaksanaan PPKM Tahap II yang akan berakhir pada 8 Februari 2021.

Dalam surat telegram itu, jajaran kewilayahan diinstruksikan melaksanakan koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama dengan Forkompimda, BPBD Provinsi/Kota.

Penerapan aturan PPKM mikro juga diwajiblan melibatkan epidemiolog untuk memetakan daerah yang memenuhi kriteria rawan Covid-19.

"Termasuk menyusun kekuatan personel dan sarana prasarana dalam rangka mendukung rencana penerapan PPKM skala mikro mulai dari tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan RT/RW di wilayah masing-masing," ujarnya.

Para Kapolda juga diminta melakukan sosialisasi terkait rencana pelaksanaan PPKM skala mikro. Juga diperintahkan melakukan penggalangan kepada masyarakat untuk proaktif memberikan informasi kasus aktif Covid-19 di wilayahnya masing-masing guna mendukung testing, tracing, dan treatment.