Karantina wilayah saat ini paling tepat

Rencana pemerintah memberlakukan status darurat sipil dalam penanganan Coronavirus atau Covid-19 dinilai tidak tepat. Meskipun, untuk mengefektifkan penerapan pembatasan sosial skala besar (PSSB) demi meminimalisir penyebaran virus SARS-CoV-2.

Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati mengaku, merasa bingung dengan jalan pikiran pemerintah dengan rencana tersebut. Bagi dia, status darurat sipil tidak pas dalam menangani masalah Covid-19.

"Saat ini yang kita hadapi adalah darurat kesehatan karena Covid-19. Jadi, baiknya pemerintah berikan solusi dengan bingkai kesehatan pula," kata perempuan yang akrab disapa Mufida saat dihubungi Alinea.id, Senin (30/3).

Politikus PKS itu mengaku, sangat kecewa kalau rencana status darurat sipil benar-benar diberlakukan. Menurut Mufida, artinya pemerintah telah abai atau tutup telinga dari masukan yang diberikan.

Padahal, banyak elemen masyarakat yang berikan masukan. Misalnya, kata dia,  pakar, akademisi, ormas, dan LSM yang menyarankan agar pemerintah segera mengambil jalan karantina wilayah atau lockdown untuk memutus mata rantai wabah Covid-19. Langkah ini, dalam perkembangan situasi sekarang dirasa paling tepat.

"Begitu banyak masukan dari pakar kesehatan, akademisi, dan bahkan MUI memberikan masukan tentang realokasi anggaran untuk karantina wilayah. Sayang sekali, pemerintah mengabaikan semua masukan berharga tersebut," tegas dia.

Mufida mengaku, masih belum tahu apa yang melandasi diterapkannya darurat sipil. Selain itu, dia juga mempertanyakan, turunan kebijakan seperti apa yang akan diberlakukan untuk memutus mata rantai Covid-19 dengan status tersebut.

Lebih baiik, lanjut Mufida, pemerintah meneruskan penggodokan aturan berupa peraturan pemerintah (PP) mengenai karantina wilayah. Walaupun, terkesan telat, setidaknya langkah ini akan berdampak baik.

"Saya mengajak kepada masyarakat agar bisa menjaga diri dan keluarganya dari potensi tertularnya Covid-19. Sebab, situasinya sampai saat ini belum bisa dikendalikan oleh para pemangku kebijakan," tandas dia