Kartu Prakerja dikhawatirkan mengulang megakorupsi e-KTP

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta pemerintah membatalkan pelatihan daring sebagai bagian dari Kartu Prakerja. Pangkalnya, para penerima manfaat, pekerja "korban" pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan imbas pandemi coronavirus baru (Covid-19), lebih membutuhkan uang tunai. 

"Pekerja yang terkena PHK hanya butuh uang tunai. Alihkan uang Rp5,6 triliun (alokasi anggaran untuk pelatihan daring Kartu Prakerja, red) menjadi bantuan tunai untuk pekerja," ujar Sekretaris Jenderal DPP KNPI, Jackson Kumaat, melalui keterangan tertulis yang diterima Alinea.id di Jakarta, Senin (27/4).

Apalagi, salah satu mitranya, perusahaan rintisan (startup), sedang mencari subkontraktor dengan iming-iming profit 30%-50%. Kemudian, banyak penyedia jasa yang siap bekerja sama dengan pemerintah tanpa dibayar.

"Karena mereka akan mendapat manfaat ketika ada jasa dompet eletronik (e-wallet) dan user (pengguna) platform mereka dari 1.000 pengguna, 10,000 pengguna, 100.000 pengguna, hingga menuju jutaan akan mengantarkan mereka dilirik venture capital menuju decacorn dan unicorn," tuturnya.

Pertimbangan berikutnya, khawatir kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) terulang. Pangkalnya, nilai program besar sama-sama sekitar Rp5 triliun dan terdapat subkontraktor. "Sehingga, jelas ada kerugian uang negara," jelasnya.

Dibandingkan ke swasta, menurut Jacko, sapaannya, sebaiknya pelatihan peningkatan kompetensi itu dikembalikan ke ditjen teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Yang sudah puluhan tahun mengerjakan ini."

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang I telah ditutup. Jumlah peminat mencapai 5.965.048 orang. Karenanya, pemerintah menentukan 200.000 penerima melalui sistem pengundian.

Gelombang II dibuka pada 21-23 April 2020, pukul 16.00 WIB. Sehari jelang penutupan, jumlah peminat mencapai 1.044.312 orang.

Anggaran Program Kartu Prakerja yang dikucurkan menembus Rp20 triliun. Pencairannya melalui Bank Nasional Indonesia (BNI). Total sasaran penerima manfaat 5,6 juta warga. 

Peminat yang lolos bakal menerima insentif hingga Rp3,55 juta dan terdiri dari tiga elemen. Biaya pelatihan kompetensi Rp1 juta, uang tunai Rp600.000 per bulan dan diberikan hingga empat kali, serta insentif Rp150.000 jika sudah merampungkan pelatihan dan mengisi survei evaluasi program.

Pada tahap awal, terdapat delapan platform rekanan yang memberikan pelatihan daring. Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.