Karyawan Freeport tagih temuan KPK soal PN Timika

Pengacara karyawan PT Freeport Indonesia, Haris Azhar memenuhi undangan KPK, Kamis (6/9). Kedatangannya ini terkait laporannya soal Pengadilan Negeri (PN) Timika, Papua yang diduga menerima fasilitas dari PT Freeport Indonesia.

Haris mendengarkan presentasi KPK soal perkembangan kasus ini sekitar dua jam lebih. Pria yang juga dikenal sebagai aktivis HAM ini keluar dari Gedung KPK dan memberikan sejumlah keterangan kepada para wartawan. Ia merasa cukup puas atas temuan yang disajikan oleh KPK.

“Menurut saya, temuannya dan hasilnya bagus. Meskipun ada beberapa hal yang masih perlu ditinjaklanjuti oleh KPK,” kata Haris.  

Haris menambahkan, KPK juga telah menyodorkan beberapa temuan yang bisa menjadi bukti awal kalau Pengadilan Negeri (PN) Timika mendapatkan sejumlah fasilitas dari PT Freeport.

“Ternyata PN Timika bener-bener disuap sama Freeport, sedangkan MA tidak jelas. Tidak memberikan fasilitas bagi para hakim,” imbuhnya.  

Haris juga menduga, Mahkamah Agung tak acuh dengan para hakim yang ada di PN Timika. Akibatnya, para hakim malah menikmati fasilitas yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia.

“MA sendiri sepertinya tidak punya perhatian. Jangan-jangan duit fasilitas hakim itu ada, tetapi para hakim terus menikmati pemberian fasilitas oleh Freeport Indonesia dan yang lebih gilanya lagi perjanjian ini dari tahun 2001," tutur dia.

Haris yakin KPK bisa mengembangkan kasus ini dengan baik dan segera menangkap para pelaku suap tersebut. Ia menyebut, sebagai kuasa hukum punya tanggung jawab moral kepada para pekerja PT Freeport.  

“Temen-temen ini kan serikat pekerja, mandatnya memerangi korupsi. Selain itu, gara-gara korupsi, suap dan yang lain itu, membuat karyawan ini ketika mendapat masalah, mentok kiri-kanan, karena pejabat-pejabat negara itu sudah disuap oleh perusahaan,” kata dia.