Kasatgas nonaktif KPK ungkap 4 masalah bansos

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Andre Dedy Nainggolan, mengatakan, setidaknya ada empat masalah dalam bantuan sosial (bansos) Covid-19. Pertama, perlu diawasi ketat oleh legislatif sebagai pengawas eksekutif.

Namun, dirinya pesimistis DPR dapat melakukannya karena dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos yang menjerat bekas Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, ada pejabat legislatif yang diduga kecipratan proyek. Dua legislator Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ihsan Yunus dan Herman Hery, pernah disebut-sebut dalam perkara itu.

"Namun kenyataannya sebagaimana kita juga pahami melalui pemberitaan, proses persidangan, setidaknya ada dua nama pejabat legislatif justru ikut-ikutan. Mereka bukan hanya sebagai pengambil porsi kecil, justru paling besar," kata Andre, kasatgas yang memimpin penyidikan kasus bansos, saat diskusi virtual, Selasa (6/7).

Masalah kedua, sambungnya, mengenai data penerima bansos karena kurang diperbarui. Dia mengatakan, dugaan masalah data kemudian betul adanya karena Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, telah menonaktifkan 21 juta data penerima bansos lantaran berstatus ganda. 

"Pertanyaannya, apakah bansos yang berkaitan dengan PPKM (pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat) darurat ini menggunakan data yang mana?" ujarnya. PPKM darurat Jawa-Bali berlaku pada 3-20 Juli 2021 dan seiring itu, pemerintah akan menyalurkan bantalan sosial.

Masalah ketiga, Andre mengkritisi metode penunjukkan penyedia bansos. Menurutnya, cara yang dipakai era Juliari tak disarankan lantaran menunjuk langsung tanpa meneliti kembali latar belakang perusahaan.

Dia pun menyarankan metode konsorsium meskipun bukan tak mungkin bisa ada masalah karena kembali lagi kepada yang menjalankan.

"Yang keempat, adalah bagaimana bentuk bantuannya, apakah tunai atau barang? Mungkin saat ini bantuan tunai lebih relevan," jelas Andre, satu dari 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena dinyatakan tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).