Kasus Covid-19 tertinggi DKI bukan dari klaster perkantoran

Satuan Tugas (Satgas) Penangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) mengklaim, penyumbang kasus positif terbanyak di DKI Jakarta bukan dari klaster perkantoran. Namun, fasilitas kesehatan (faskes) dengan 42%.

Selanjutnya, sambung Tim Pakar Satgas Covid-19, Dewi Nur Aisyah, klaster komunitas (39%), anak buah kapal (ABK) atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Indonesia via transit Jakarta (5,8%), dan klaster pasar (4,3%). Sementara itu, klaster perkantoran hanya 3,6%.

"Pasien rumah sakit memang masih menempati peringkat pertama sekitar 42%. Kedua, pasien di komunitas. Ini merupakan hasil contact tracing. Biasanya mungkin, oh, Bapak yang dulu pernah pergi menghadiri apa, ketemu dengan siapa saja, akhirnya mulailah ada penyebaran di sana, di komunitas. Ini juga cukup besar angkanya sekitar 39%," paparnya saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (29/7).

Berdasarkan analisis data klaster di Jakarta, transmisi permukiman menyumbang 283 klaster dengan 1.178 kasus. Kemudian, 107 klaster pasar rakyat dengan 555 kasus, 50 klaster perkantoran dengan 459 kasus, 124 klaster faskes dengan 799 kasus, dan sembilan klaster rumah ibadah dengan 114 kasus.

Meski demikian, Dewi mengakui, klaster perkantoran naik signifikan. Hanya terdapat 43 kasus saat PSBB dan bertambah 416 orang atau 9,6 kali lebih tinggi kala PSBB transisi. Sehingga, terdapat 90 klaster perkantoran dengan 459 kasus.

Klaster perkantoran terbagi menjadi beberapa kelompok. Detailnya 20 klaster kementerian dengan 139 kasus, 10 klaster badan/lembaga dengan 25 kasus, 24 klaster kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dengan 141 kasus, satu klaster kepolisian dengan empat kasus, delapan BUMN dengan 35 kasus, dan sisanya swasta.

"Artinya, kita harus alerta, nih. Di mana pun kita berada harus mematuhi protokol kesehatan," jelasnya.

Jakarta menerapkan PSBB transisi per 5 Juni. Sektor-sektor yang sempat dihentikan operasionalnya mulai diperkenankan beraktivitas secara bertahap sejak itu, seperti perkantoran.

Menurut Dewi, lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta disebabkan penelusuran aktif dari tim surveilans. Dirinya pun mengapresiasi tim surveilans Pemprov Jakarta karena melakukan pemeriksaan melebihi standar WHO sebesar 1.000 per sejuta penduduk dalam sepekan.

"Jadi, kalau DKI Jakarta kita ambil angka bulat 10 juta, maka satu minggunya dilakukan pemeriksaan standarnya adalah 10.000," ucapnya.