Kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat kala pandemi

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengungkap temuan bahwa durasi beban pekerjaan rumah tangga menjadi berlipat ganda ketika kebijakan pemerintah memaksa segala aktivitas dikerjakan dari rumah.

Keletihan fisik, psikis, ketegangan bahkan peningkatan intensitas kekerasan oleh pasangan dihadapi oleh perempuan kalangan ekonomi menengah bawah. “Apalagi ketika keluarganya mengalami kehilangan mata pencaharian akibat pemutusan hubungan kerja, atau karena mereka memiliki usaha kecil yang bersandar pada aktivitas kantoran yang cukup lama terhenti,” ucap Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, dalam webinar memperingati HUT Komnas Perempuan ke-23, Rabu (27/10).

Dalam kondisi keterpurukan ekonomi, jelasnya, perempuan lebih rentan mengalami eksploitasi. Karenanya tidak heran kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, sebagaimana disampaikan oleh berbagai lembaga layanan perlindungan perempuan. Kekerasan yang dilaporkan terjadi di ranah personal, publik, bahkan negara.

"Pada tahun 2020 Komnas Perempuan menerima laporan sebanyak 2.380 kasus. Sedangkan sampai September 2021 ini sudah lebih dari 4000 kasus yang dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia dua tahun lalu, masyarakat telah berjuang menyikapi dampak yang ada. Bahkan, banyak masyarakat mengalami keterpurukan karena kehilangan anggota keluarga, kerabat serta sahabat meninggal karena terinfeksi Covid-19.

“Di tingkat komunitas, kita tak henti bergotong royong meringankan beban anggota komunitas yang terdampak. Sedangkan pada kelompok masyarakat, dampak yang dialami akan bertumpuk dan menyebabkan keterpurukan seperti pada perempuan, warga miskin dan disabilitas,” ujarnya.

Kondisi ini, lanjut Andi, mendorong sebagian warga bergerak membuat dapur umum untuk meringankan beban ekonomi akibat pandemi. Ada pula masyarakat yang mengorganisir pembuatan masker sehingga kelangkaan dan beban biaya dari alat pelindung diri dapat diatasi.

“Sejumlah masyarakat mengawal isu ketahanan pangan, ada pula masyarakat yang mengumpulkan donasi untuk menyanggah kebutuhan obat-obatan, vitamin dan makanan bergizi bagi rekan-rekan perempuan pembela HAM yang bertarung dengan virus ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, Andy mengungkapkan, beberapa masyarakat membuka layanan konseling gratis bagi warga atau membangun kelompok dukungan untuk self healing untuk mengatasi gangguan psikologi akibat dampak pandemi ini.

Meski inisiatif- inisiatif ini berskala kecil, namun bagi Andy gerakan tersebut punya makna penting di tengah krisis, apalagi di tengah sumber daya terbatas pemerintah dalam mengatasi pandemi yang juga berhadapan dengan hantaman korupsi.

“Kondisi serupa ini juga kita amati dan kita jalani dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan,” ucapnya.