sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Kasus Ravio Patra, Jokowi didesak setop teror dan represi warga kritis

Kepolisian pun diminta profesional serta segera menangkap peretas dan penyebar hoaks.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Jumat, 24 Apr 2020 14:55 WIB
Kasus Ravio Patra, Jokowi didesak setop teror dan represi warga kritis
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 26473
Dirawat 17552
Meninggal 1613
Sembuh 7308

Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus (Katrok) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan teror dan represif terhadap warga negara yang kritis. Kasus terakhir menimpa peneliti kebijakan publik dan pegiat advokasi legislasi, Ravio Patra.

Perwakilan Katrok sekaligus Direktur LBH Pers, Ade Wahyudi, menduga, insiden yang menimpa Ravio berawal dari kritik yang kerap disampaikan di media. Mengkritisi kinerja dan konflik kepentingan Staf Khusus (Stafsus) Presiden serta transparansi pengelolaan data coronavirus anyar (Covid-19), misalnya.

"Praktik teror dan represifitas ini sangat berbahaya. Bukan hanya mengancam Ravio, tapi bisa dikenakan pada siapa pun yang kritis dan menyuarakan pendapatnya," ucapnya melalui keterangan tertulis, Jumat (24/4).

Kepolisian pun didesak bersikap profesional dengan menghentikan kasus tersebut serta menangkap peretas dan penyebar berita hoaks. Pangkalnya, kasus yang dipersoalkan–pesan provokatif–terjadi saat WhatsApp di luar kendali Ravio.

Keganjilan
Katrok–terdiri dari berbagai lembaga–menyampaikan demikian, karena melihat ada berbagai kejanggalan. Pertama, tim penasihat hukum dipersulit memberikan bantuan hukum karena ketiadaan informasi keberadaan Ravio. Bahkan, Polda Metro Jaya sempat menyangkal hingga konferensi pers, Kamis (23/4), pukul 14.00 WIB.

Kedua, proses penangkapan dan penggeledahan melanggar prosedur karena tak menunjukkan surat terkait saat Ravio meminta salinannya. Bahkan, buku-buku, ponsel rekannya, hingga laptop kantor ikut dibawa.

Kemudian, penyidik Subdirektorat Keamanan Negara (Subdit Kamneg) sempat mengklaim kasus ini bukanlah penangkapan, melainkan pengamanan. Sementara, pengamanan tak dikenal dalam hukum acara pidana dan Ravio telah ditangkap 1x24 jam lebih.

Selanjutnya, adanya intimidasi kekerasan verbal kala penangkapan dan proses di Polda Metro Jaya, khususnya sebelum diperiksa Subdit Kamneg.

Sponsored

Kelima, status hukum Ravio berubah-ubah. Sempat tersangka saat menjalani pemeriksaan, 23 April 2020, pukul 03.00-06.00. Beberapa jam kemudian, 10.00-17.00, menjadi saksi.

Berikutnya, penyidik sempat menginformasikan surat penahanan sudah disiapkan, padahal berstatus saksi. Lalu, penyidik mengakses data kontrak kerja dan catatan pengelolaan keuangan pribadi korban–tidak terkait dugaan tindak pidana–dan mengubah kata sandi surel dengan sengaja, tanpa persetujuan Ravio.

Kedelapan, pasal yang dituduhkan berubah-ubah dan tidak konsisten–diketahui saat Ravio meneken berita acara pemeriksaan (BAP). Mulanya, dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lalu diubah menjadi Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Terakhir, surat penyitaan yang disampaikan polisi dengan berita acara penolakan berbeda. Setelah diperdebatkan, akhirnya merujuk surat penyitaan serta penghapus kartu tanda penduduk (KTP) dan surel sebagai barang-barang yang disita.

Kepolisian menangkap Ravio di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/4), sekitar pukul 21.00. Dia baru dibebaskan Polda Metro Jaya pada pagi tadi, pukul 08.30. Hingga kini, dirinya masih berstatus saksi.

Berita Lainnya