Kasus suap Wahyu Setiawan dinilai singkap kelemahan KPU

Ahli hukum pidana Hery Firmansyah menilai kasus suap yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, memperlihatkan kelemahan yang ada di lembaga penyelenggara pemilu itu. Karena itu, KPU diharapkan dapat memperbaiki kelemahan tersebut dan terus membangun integritasnya.

"Tidak bisa menafikan bahwa dalam kasus ini, ada kelemahan internal di KPU. Terlihat dari bagaimana bisa seorang komisioner berhubungan langsung dengan pihak yang memiliki kepentingan," kata Hery dalam diskusi "Perspektif Indonesia" di The MAJ, Jakarta, Sabtu (11/1).

Menurutnya, skandal dalam kasus Wahyu tidak akan terjadi jika seluruh pihak menaati ketentuan KPU. Apalagi KPU telah melakukan proses verifikasi dan menentukan pihak-pihak yang berhak menduduki kursi DPR.

Senada dengan Hery, mantan Komisioner KPU 2012-2017 Ferry Kurnia Rizkiansyah, menyatakan badan tersebut perlu membangun integritasnya. Membangun integritas, lanjutnya, harus diperlihatkan dengan implementasi konkret.

"Tidak hanya pada tingkat pusat, tetapi juga di daerah, KPU harus membangun integritas yang kuat," kata Ferry dalam kesempatan yang sama.

Meski begitu, Ferry berpendapat secara kelembagaan, KPU memiliki sistem kerja yang cukup kokoh untuk mencegah adanya celah kecurangan. Apa yang dia maksud adalah sistem kolektif kolegial, di mana setiap keputusan diambil secara bersama-sama oleh seluruh komisioner.

"Sebagai pihak penyelenggara, KPU rentan terhadap hal-hal perebutan kekuasaan dan jabatan. Oleh karena itu, perlu menjaga agar pagar-pagar kolektif kolegial dijunjung tinggi," katanya

Ferry pun menekankan penguatan internal KPU penting dilakukan untuk membangun kembali pondasi kepercayaan publik. Apalagi, KPU tengah menyongsong kerja besar tahun ini.

"Harus menjaga kepercayaan masyarakat, apalagi menghadapi Pilkada 2020, jangan sampai publik antipati," kata dia.