Kebakaran sebabkan 432.225 hektare lahan di Jatim kritis

432.225 hektare (ha) lahan hutan di Jawa Timur (Jatim) kritis akibat kebakaran saat musim kemarau panjang, beberapa waktu sebelumnya. Jika terus dibiarkan akan menyebabkan banjir bandang ketika hujan deras. Seperti terjadi di Dusun Kampung Baru Desa Sempol Kecamatan Ijen, beberapa waktu lalu. 

Kepala Dinas Kehutanan Jatim Dewi Putriatni, mengatakan, lahan hutan kritis tersebar di seluruh daerah di Jatim. Hal itu sesuai data dan peta lahan kritis yang sangat detail. Mengingat kabupaten tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan hutan, sehingga yang menangani lahan kritis adalah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi

"Kami mempunyai peta lahan kritis dengan skala sangat detail, karena kabupaten tidak punya kewenangan pengelolaan hutan," ujar Dewi, dikonfirmasi, Selasa (11/2).

Mantan kepala Dinas ESDM Jatim itu menyebut, Dinas Kehutanan sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Bengawan Solo, dan Brantas-Sampeyan. Tujuannya mengevaluasi dan memprioritaskan RHL karena dibiayai APBD Jatim dan APBN.

Dinas Kehutanan juga mendukung program Gubernur Jatim untuk aerial seeding (penyebaran benih dengan drone). Dalam menjalankan sistem ini harus berhati-hati, karena pengalaman 2014 yang dilakukan Dinas Kehutanan, tingkat keberhasilan di bawah 10%. Begitu juga halnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Jawa tengah juga di bawah 10%.

Meski begitu, luas lahan di Jatim sudah mencukupi sesuai amanah undang-undang. Di mana luas hutan minimal 30% dari luas daratan. Di Jatim hutan lindung dan konsevasi luasnya sudah 40%.

Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Mahdi, mempertanyakan efektivitas teknis sebar benih lewat udara di musim hujan, karena posisi hutan sudah gundul dan disebari benih. Dengan begitu, benih tidak akan lengket karena hujan dan terbawa air.

"Perlu ada kajian khusus melalui sebar benih lewat udara," tegasnya.

Dalam waktu dekat Komisi B  DPRD Jatim akan melakukan hearing dengan Dinas Kehutanan untuk mempertanyakan daerah yang biasanya tidak banjir pada musim hujan, tetapi terjadi banjir pada tahun ini.

Komisi B juga akan mempertanyakan alih fungsi hutan karena dampaknya tidak bagus. Selama ini hutan yang habis ditebang diserahkan ke masyarakat. Akhirnya masyarakat menanami tumbuhan yang tidak bisa menyerap air banyak.

"Tujuan diserahkan ke masyarakat bagus, tetapi dampaknya tidak baik," pungkasnya.