Kebijakan ganjil genap dinilai layak dipermanenkan

Pengamat transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam pembatasan kendaraan bermotor dengan pelat nomor ganjil genap, layak dipermanenkan. Hal ini mengingat telah terbentuknya pola perjalanan warga Jakarta.

Adapun terjadinya dampak dari kebijakan hingga timbulnya pertentangan, menurutnya merupakan hal biasa. Dinamika yang sama pernah dirasakan PT. Kereta Api Indonesia ,ketika melakukan revitalisasi besar-besaran sistem commuter line pada 2013 lalu.

"Jangan mundur dengan kebijakan yang sudah bagus. Belajar lah dengan program revitalisasi KRL Jabodetabek tahun 2013," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Alinea, Kamis (6/9).

Namun ketika itu, lanjut dia, PT. KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan bersikap gigih, hingga akhirnya transformasi perjalanan commuter line Jakarta-Bogor terwujud. Menurutnya, saat ini layanan KRL sudah setara dengan layanan sejenis di kota-kota mancanegara.

Selain itu, Djoko menilai ganjil genap merupakan kebijakan yang paling ideal untuk melakukan pembatasan kendaraan di Ibukota, mengingat belum jelasnya penerapan electronic road pricing (ERP).

"Sembari menunggu operasional ERP, seyogyanya kebijakan ganjil genap dapat dipermanenkan," ucapnya.

Dampak positif

Berdasarkan evaluasi Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, terjadi dampak positif terhadap kondisi lalu lintas di Jakarta, saat kebijakan ganjil genap diterapkan selama perhelatan Asian Games 2018.

kecepatan rata-rata kendaraan di 41 koridor atau 106 jalan prioritas di Jakarta, mengalami peningkatan 26%. Dengan parameter itu, waktu tempuh kendaraan di jalan yang sama dapat dipangkas sebesar 23%.

Kebijakan ganjil genap yang telah dilaksanakan sejak 1 Agustus hingga 2 September 2018, juga dinilai berhasil meningkatkan jumlah penumpang sejumlah moda transportasi umum. Transjakarta mengalami kenaikan penumpang sebesar 40%, bus PPD 29% dan bus Sinar Jaya 6%.

Selain itu, ganjil genap juga dinilai telah memperbaiki kualitas udara di Ibukota. Di Bundaran HI misalnya, terjadi penurunan konsentrasi karbon monoksida (CO) sebesar 1,7%, konsentrasi nitrogen monoksida (NO) 14,7%, dan konsentrasi Tetrahydrocannabinol (THC) 1,37%.

Meski demikian, Dishub belum memastikan akan mempermanenkan kebijakan ganjil genap. Salah satu pertimbangannya karena belum ada kajian dampak buruk yang mungkin ditimbulkan.

"Jangan sampai kebijakan yang kita ambil, justru menimbulkan dampak yang kurang bagus," ujar Andri Yansyah, Kepala Dishub DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurutnya, masih perlu kajian lebih mendalam mengenai dampak lain di luar aspek dampak lalu lintas, transportasi, dan kualitas udara.

"Nanti akan dilakukan kajian terkait masalah sosial ekonominya," terang Andri.

Pada kebijakan ganjil genap jangka pendek, ia hanya memastikan memperpanjang kebijakan itu menjelang dan selama perhelatan Asian Games pada 3 September hingga 13 Oktober 2018. Itu sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2018.

Dalam beleid tersebut, ganjil genap di ruas Jalan Metro Pondok Indah dan Jalan Benyamin Sueb ditiadakan. Namun pemberlakuan kembali ganjil genap diberlakukan kembali saat perhelatan Asian Para Games.

"Saya juga kepingin sistem ganjil genap dipermanenkan, cuma kan harus dilihat aspek-aspek yang lain," tegas Andri.