Anggota DPR: Kebijakan penanggulangan Covid jangan dipolitisasi

Kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 jangan sampai dipolitisasi. Pengibaran bendera putih di beberapa daerah sebagai bentuk protes terhadap perpanjangan PPKM dinilai bisa menimbulkan kegaduhan dan akan menambah derita rakyat. 

Anggota Fraksi PDIP DPR, Andreas Hugo Pareira, mengatakan, pemerintah pusat sudah mengeluarkan berbagai program bantuan sosial (bansos). Menurut dia, pemerintah daerah (pemda) dan pusat perlu mengantisipasi dinamika di lapangan serta terus berkoordinasi.

"Apapun gerakan maupun upaya penanggulangan, termasuk untuk para pelaku wisata, hendaknya tidak dipolitisasi, sehingga situasi ini tidak memburuk," kata Andreas, Selasa (27/7).

Andreas mengungkapkan, pemerintah harus membuat kebijakan pembatasan masyarakat mengingat penambahan kasus positif Covid-19 kembali naik. "Tidak ada pilihan lain. Kalau kita membiarkan mobilitas masyarakat tetap tinggi, maka risikonya korban pandemi naik lagi," ujar Andreas.

Sedangkan Ketua Fraksi Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menyatakan, bahwa partainya tegas menolak pengibaran bendera putih. "Aksi itu tidak bertanggung jawab, menimbulkan kegaduhan, serta akan menambah derita rakyat," kata Jazilul Fawaid.

Menurut Jazilul, jika aksi pengibaran bendera putih meresahkan, polisi bisa mengusut motif dan pelakunya. Dia menyarankan, siapapun untuk tidak melakukan aksi yang mempersulit keadaan dan kontraproduktif.

"Hemat kami, aksi seperti itu mudah ditumpangi politisi hitam yang mencari keuntungan di tengah penderitaan," tuturnya.

Anggota Fraksi Golkar DPR, Bobby Adityo Rizaldi mengatakan jika pengibaran bendera putih sebagai ekspresi menolak PPKM, berarti ada masyarakat yang belum terinformasi dengan baik mengenai kebijakan itu. 

Sebab saat ini PPKM sudah ada kelonggaran dan penyesuaian untuk kegiatan ekonomi di sektor usaha kecil. Jika pengibaran bendera putih sebagai penanda tidak mau mematuhi PPKM, Bobby mengatakan, ada konsekuensi penegakan disiplin dan hukum. 

Menurut dia, pemerintah dan elemen masyarakat perlu bersinergi menyosialisasikan pentingnya kebijakan PPKM untuk memutus penyebaran virus. 

Bobby juga berharap masyarakat yang terdampak langsung pandemi bisa tersentuh bansos, relaksasi pajak atau program-program bantuan lain dari pemerintah. "Sehingga ada solusi bagi masyarakat terdampak," kata Bobby.