sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Kehadiran Jokowi di Papua dinilai ampuh redakan konflik

Presdien Jokowi diminta untuk berdialog langsung dengan masyarakat Papua.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Minggu, 01 Sep 2019 19:51 WIB
Kehadiran Jokowi di Papua dinilai ampuh redakan konflik

Pengamat komunikasi politik Arif Susanto menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengunjungi Papua. Menurut Arif, kehadiran Jokowi bisa menurunkan suhu politik di Bumi Cendrawasih pascaunjuk rasa panjang menolak rasialisme dan diskriminasi kepada warga Papua. 

"Ya, kalau Pak Presiden Jokowi datang ke Papua secara simbolik itu sangat kuat bahwa pemerintah punya komitmen untuk selesaikan kesalahpahaman ini. Itu yang paling pokok," kata Arif kepada wartawan di kantor Formappi, Matraman, Jakarta, Minggu (1/9).

Menurut Arif, kehadiran Presiden sebagai simbol negara di Papua dapat menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua. Namun, ia berharap kehadiran Presiden tidak hanya simbolik saja. 

Pasalnya, konflik Papua bukan hanya disebabkan diskriminasi dan perilaku rasis yang menimpa mahasiswa Papua di Jawa saja. "Tetapi adanya problem ketidakadilan selama puluhan tahun yang dialami oleh kawan-kawan kita di Papua," ucap dia.

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terpilih dari Papua, Yorrys Raweyai mendesak Jokowi untuk segera datang dan berdialog langsung dengan masyarakat Papua. 

Menurut Yorrys, setidaknya terdapat tujuh tuntutan masyarakat Papua kepada pemerintah. Pertama, pemerintah dapat memulangkan mahasiswa Papua dari tanah Jawa ke kampung halaman. Kedua, Presiden Jokowi mewakili bangsa Indonesia meminta maaf kepada rakyat bangsa Papua. 

Ketiga, pemerintah dapat membubarkan ormas Banser dari Republik Indonesia. Keempat, meminta Presiden Jokowi menarik militer organik dan nonorganik dari Bumi Cendrawasih.

Kelima, meminta Presiden Jokowi untuk memecat aparat keamanan yang mengeluarkan perkataan kasar kepada mahasiswa Papua. Keenam, meminta Presiden Jokowi memberikan kebebasan bagi Papua untuk menentukan nasib sendiri.

Sponsored

"Ketujuh, apabila pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan, maka akan ada tuntutan lain yang akan diajukan masyarakat Papua," ujar Yorrys.