Kejagung bentuk tim khusus penanganan HAM masa lalu

Kejaksaan Agung (Kejagung) segera membentuk Satuan Tugas Penuntasan Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung MudaTindak Pidana Khusus. Pembentukan tersebut, guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Untuk melakukan mitigasi permasalahan, penyelesaian, penuntasan, serta rekomendasi penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat dan HAM berat masa lalu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (16/12).

Leonard menuturkan, satgas tersebut berada di bawah kendali Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi.

Selain merespon penekanan Presiden Jokowi mengenai pelanggaran HAM, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin juga akan membentuk Satgas untuk memperkuat pengawasan pengawasan dan penegakan disiplin di internal kejaksaan. 

Satgas tersebut akan terdiri dari bidang intelijent dan bidang pengawasan. "Jaksa Agung RI berencana akan membentuk Satuan Tugas 53 yang anggotanya terdiri dari unsur Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan Jaksa Agung Muda Pengawasan," tutur Leonard.

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi dalam amanat pembukaan Rakernas Kejagung 2020 menekankan komitmen penuntasan pelanggaran HAM masa lalu harus terus dilanjutkan. Kejaksaan disebut sebagai aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.

Jokowi menyatakan, kemajuan konkrit dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu perlu segera terlihat. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait terutama dengan Komnas HAM perlu untuk diefektifkan, antipasti terhadap masa depan harus terus ditingkat Kejagung harus melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan ke depan.