sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kejagung didesak usut korupsi CPO hingga ke level atas

Kelangkaan minyak goreng yang ditengarai mafia dan melibatkan pejabat pemerintah selama ini ternyata terbukti.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Rabu, 20 Apr 2022 12:11 WIB
Kejagung didesak usut korupsi CPO hingga ke level atas

Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA Institut), Suparji Ahmad, mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Suparji mengatakan, pengusutan kasus kasus minyak goreng harus tuntas aktor-aktor lain yang diduga terlibat.

"Kejaksaan diharapkan terus mengusut kasus ini, apabila ada indikasi pihak lain terkait, harus dibongkar!," ujar Suparji dalam keteranganya, Rabu (20/4). 

Menurut Suparji, kelangkaan minyak goreng yang ditengarai mafia dan melibatkan pejabat pemerintah selama ini ternyata terbukti. Kata dia, hal inilah yang patut disayangkan masyarakat. 

"Di satu sisi kita apresiasi ketegasan Kejaksaan Agung, namun di sisi lain ini adalah ironi," ucapnya.

Senada dengan Suparji, anggota Komisi VII DPR Mulyanto, mengatakan penetapan tersangka kasus CPO menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan mafia migor yang selama ini meresahkan masyarakat. Ia berharap Kejagung dapat menindak semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. 

"Kasus ini harus dikembangkan dan dikejar terus. Jangan berhenti sebatas komisaris sebagai oknum, tetapi juga sebagai lembaga alias korporasi, termasuk juga menteri (Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi) kalau terlibat," ujar Mulyanto, Rabu (20/4).

Mulyanto menambahkan, pengungkapan kasus ini juga menjadi momen yang tepat bagi pemerintah menata bisnis migor. Menurutnya, apabila birokrasinya telah bersih, ke depan, pemerintah harus mempertimbangkan kembali sistem intervensi pemerintah untuk tata niaga minyak goreng kemasan. 

Selain itu, pemerintah tidak menyerahkan persoalan migor ini ke mekanisme pasar dengan harga yang selangit.  

Sponsored

"Pemerintah harus hadir menata niaga minyak goreng kemasan ini agar menguntungkan masyarakat dengan harga yang terjangkau," ucap Mulyanto. 

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid