sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Punya Jampidmil, Kejagung dinilai bisa gerak cepat usut korupsi satelit Kemhan

MAKI pun mendukung Kejaksaan Agung dalam menangani kasus yang disinyalir merugikan negara hingga Rp800 miliar ini.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Senin, 17 Jan 2022 06:46 WIB
Punya Jampidmil, Kejagung dinilai bisa gerak cepat usut korupsi satelit Kemhan

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur pada 2015 oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Dukungan diberikan lantaran Kejagung dinilai takkan mengalami kendala apabila ada anggota TNI yang terlibat dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp800 miliar tersebut. Pangkalnya, memiliki Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil).

"Jadi, ini mestinya ini bisa segera dituntaskan proses penyidikan yang kalau perlu dengan sistem koneksitas bekerja sama dan POM TNI. Saya yakin, Kejagung sudah jelas melakukan rencana yang tidak akan mendapatkan kendala," ucap Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dalam rekaman video, Minggu (16/1).

Menurutnya, Kejagung melalui Jampidmil dapat dengan cepat menyelesaikan kasus itu. Dengan menemukan dua alat bukti, maka bisa segera menetapkan tersangka dan melimpahkannya ke pengadilan.

"Saya pun akan mengawal bagaimana proses ini bisa cepat tertangani,” janji Boyamin.

Dia berpendapat, setidaknya ada tiga perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut. Pertama, tidak adanya anggaran sehingga tiada perencanaan dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

Hal ini, sambungnya, menjadikan proses-proses berikutnya menyimpang bahkan ilegal. Pun demikian dengan pembayaran yang sudah dilakukan sekitar US$20 juta USD atau setara Rp280 miliar.

Tidak adanya anggaran berimbas pada satelit tak berfungsi maksimal. "Kalau tidak salah, ini hanya sekadar satelit yang berputar-putar tapi fungsi seluruhnya tidak bisa dipakai,” jelasnya.

Sponsored

Terakhir, berkaitan dengan wewenang. Boyamin menyatakan, kewenangan dalam mengisi slot orbit 123 derajat BT adalah berada di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bukan Kemhan.

"Kalau memang bukan kewenangan dari Kementerian Pertahanan, maka, ya, mestinya dinyatakan bukan kewenanganannya. Selain ini tidak tersedia anggaran dan bisa juga terjadi nilainya juga bisa diduga ada mark up karena apa pun ini bisa jadi tendernya juga bermasalah pengadaannya," paparnya.

Kejagung menaikkan status pekara kasus korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derat BT ke tahap penyidikan per 14 Januari 2022. Sebanyak 11 saksi pun sudah dimintai keterangan selain penyidik mendapatkan bukti dokumentasi guna memperkuat penyidikan.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid