Kelebihan bayar gaji pegawai DKI: Baru kembalikan 49,1%

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan, pihaknya telah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pembayaran gaji tunjangan kinerja daerah (TKD) kepada pegawai yang mangkat, pensiun, tengah belajar, hingga disanksi.

Upaya yang dilakukan dengan memperbaiki administratif dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian. Langkah ini diklaim memperkuat sistem administrasi data kepegawaian Pemprov DKI dan sebagai turunan dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian.

"Tidak ada kerugian negara di temuan ini. Karena tidak terdapat peraturan perundangan yang dilanggar yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah dalam temuan administratif ini,” tutur  Inspektur Provinsi, Syaefuloh Hidayat, dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/8) malam. Total dana yang dibayarkan mencapai Rp862,7 juta.

Menurutnya, masalah tersebut timbul lantaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak segera melaporkan akta kematian pegawainya kepada BKD. Selain itu, SKPD terlambat melaporkan pegawainya yang tengah tugas belajar.

“Untuk kasus pegawai yang sudah meninggal sudah dilakukan secara baik-baik dengan ahli waris. Mereka mengembalikan kepada Pemprov DKI. Sedangkan yang tugas belajar pun sudah diminta untuk mengembalikan. Kami akan terus koordinasikan agar kelebihan pembayaran tersebut dapat dikembalikan," paparnya.

Syaefuloh melanjutkan, permasalahan dan rekomendasi BPK sudah dibahas dengan pengembalian ke kas daerah senilai Rp423.573.275 atau 49,1% dari totalRp 862,7 juta yang harus dikembalikan. Seluruh bukti pengembaliannya pun telah dilaporkan kepada BPK.

"Pemprov DKI terus mengupayakan agar pengembalian pembayaran dapat segera dituntaskan," tutupnya.