Kemendagri hingga Polri paling banyak laporan terjadi pungli

Kemendagri, Kemendikbud, Polri, Kemenhub, dan Provinsi Jawa Barat, menjadi instansi paling banyak dilaporkan atas pungutan liar atau pungli.

Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli mengumumkan, Kementerian Dalam Negeri menjadi institusi paling banyak diadukan terjadi pungutan liar dalam dua tahun terakhir. 

Satgas Saber Pungli membeberkan jumlah laporan yang diterima dalam periode 28 Oktober 2016-15 Oktober 2018 mencapai 36.427 aduan. Dari ribuan laporan tersebut hanya 12.372  laporan dinyatakan dapat ditindaklanjuti.

Inspektur Pengawasan Umum Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Irwasum Mabes Polri) Komjen Pol Putut Bayu Seno mengatakan dari puluhan ribu laporan, kemudian dikelompokan dan diurutkan berdasarkan jenis, instansi dan daerahnya. 

Berdasarkan laporan tersebut, setelah Kemendagri, urutan berikutnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Polri, dan Kementerian Perhubungan. 

“Instansi yang paling banyak dilaporkan Kemendagri, kedua Kemendikbud, ketiga Polri, keempat Kemenhub, kelima Kementerian Agraria Tata Ruang dan BPN,” ujarnya di Kejaksaan Agung, Rabu (17/10).

Lebih rinci Putut menjelaskan berdasarkan jenisnya, aduan mengenai pelayanan masyarakat mencapai 50%, pendidikan mencapai 20%, hukum mencapai 8%, perizinan mencapai 5%, kepegawaian mencapai 5%, pengadaan barang dan jasa mencapai 5%, dan lain-lain mencapai 5%.

Kemudian, berdasarkan daerahnya, Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama wilayah paling banyak diadukan adanya Pungli. Disusul oleh Jawa Timur, selanjutnya urutan ketiga DKI Jakarta, lalu Banten, dan Sumatra Utara.

Putut menjelaskan, pelayanan masyarakat yang mencapai angka laporan paling tinggi terkait dengan perizinan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ia pun menyatakan dalam perizinan, pembuatan KTP masih ditemukan adanya celah untuk terjadinya Pungli.

Sementara itu, Satgas Seber Pungli juga telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 7.439 kali. Sebanyak 12.146 tersangka pun telah ditetapkan atas OTT tersebut.

“Dari OTT di seluruh Indonesia barang bukti sebanyak Rp320 miliar lebih juga telah diamankan,” ujarnya.

Dalam melaksanakan OTT, Putu menjelaskan adanya kerja sama dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga, apabila terindikasi adanya dugaan korupsi, penanganannya akan langsung diberikan kepada KPK. Kendati demikian, ia juga menyatakan adanya kendala yang dihadapi saat melakukan OTT.

“Kalau kita melaksanakan OTT di kabupaten/kota di luar kota provinsi, itu kami ada kendala kalau ini masuk dalam ranah Tipikor, maka nanti sidangnya akan di kota/provinsi itu sendiri. Nah, ini yang membutuhkan biaya cukup besar untuk mendatangkan saksi, tersangka dan sebagainya dari pihak kepolisian maupun kejaksaan untuk mendatangkan anggaran yang besar dan itu tidak tersedia,” jelasnya.

Ia pun meyakinkan pencegahan Pungli akan terus dilakukan secara masif. Penambahan personel akan dilakukan untuk memaksimalkan kinerja Saber Pungli.