Kemendagri ingatkan potensi polarisasi di Pilkada 2020

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan, masih ada potensi polarisasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Menurut Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, semua pihak mesti berperan aktif untuk mengantisipasi polarisasi masyarakat. Sebab, terutama di media sosial, setiap orang bisa membuat konten sesuai kehendak masing-masing.

"Hati-hati dengan produksi konflik yang ditimbulkan media sosial, ada hoaks, dan lain-lain, apalagi mendekati hari pelaksanaannya, biasanya suasana menjadi panas," kata dia di Jakarta, Minggu (15/12).

Kampanye hitam yang berpotensi memecah belah masyarakat, kata dia, harus dilawan. Caranya, dengan membuat kampanye-kampanye positif.

"Di sinilah peran peserta pilkada dan parpol, agar ikut serta meminimalisir suasana panas dan konflik di tengah masyarakat," kata Bahtiar.

Kemudian, menurut Bahtiar, politik identitas dan politisasi SARA juga diduga masih akan menjadi ancaman pada Pilkada 2020, yang akan digelar di 270 daerah.

Ancaman dan potensi itu, kata dia, perlu menjadi perhatian bersama agar bisa diantisipasi seluruh komponen bangsa, terutama bagi daerah yang akan menggelar pesta demokrasi.

"Memang butuh kerja sama semua pihak, pemerintah, penyelenggara, peserta, juga masyarakat untuk melawan ancaman Pilkada 2020 ini," ujarnya.(Ant).