Kemenhub siap perketat akses masuk warga asing ke Papua

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, kementeriannya akan menggelar sejumlah upaya untuk memperketat akses masuk warga negara asing (WNA) ke Papua dan Papua Barat. Pembatasan akses bakal diberlakukan hingga situasi di Papua terkendali.

"Sekarang belum kita koordinasikan. Tapi, mungkin dalam waktu dekat, kita akan lakukan koordinasi," ujar Budi kepada wartawan di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Selasa (3/9).

Rencana pembatasan akses WNA ke Papua sebelumnya diungkapkan Menko Polhukam Wiranto usai deportasi yang dilakukan terhadap empat WNA asal Australia oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Keempat WNA tersebut dideportasi karena ikut serta dalam aksi unjuk rasa orang asli Papua (OAP) yang bertujuan menuntut kemerdekaan Papua di depan kantor Wali Kota Sorong.

Menurut Budi, jumlah penerbangan dari luar negeri ke Papua dan Papua Barat tidak banyak, bahkan sebelum situasi di Bumi Cendrawasih memanas. Karena itu, ia mengatakan, tidak sulit bagi pemerintah untuk memperketat akses masuk ke Papua. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, ketegangan yang terjadi di Papua dan Papua Barat tidak mengganggu aktivitas bandara. Frekuensi keberangkatan dan kedatangan pesawat ke bandara-bandara Papua masih tergolong normal.

"Keamanan di Papua dan Papua Barat tidak ada masalah. Di Papua, saya berkoordinasi dengan terutama yang di Jayapura. Mereka berkoordinasi dengan TNI-Polri dengan masyarakat. Semuanya aman saja," ujar dia.