Kemenhub sikapi demonstrasi sopir bus Damri, ini hasilnya

Direksi Perum Damri, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Angkasa Pura II dan Operator Pemadu Moda, mengadakan pertemuan di Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (6/7). Pertemuan itu untuk menyikapi aksi demonstrasi yang dilakukan pengemudi bus Damri pada Jumat (5/7)  

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa putusan. Salah satunya membawa oknum pengemudi yang diduga provokator mogok ke pihak kepolisian.

“Mendukung langkah yang dilakukan Direksi Damri untuk tetap menjalankan e-ticketing dan memproses secara hukum terhadap oknum pengemudi kepada pihak kepolisian,” ucap Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi dalam rilis tersebut diterima Alinea.id, Sabtu (6/7).

Pihak keamanan juga disiagakan di lokasi Bandara Soekarno-Hatta untuk memantau situasi di lapangan. Juga akan segera dibentuknya standar operasional (SOP) untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa.

Namun Budi Setyadi mengatakan, jumlah helper atau kenek di luar bus akan ditambah untuk rute yang sibuk.

“Dalam pertemuan internal antara manajemen Damri dengan pengemudi yang demo telah ditemui beberapa titik temu, yaitu jumlah helper off board akan ditambah, dan untuk rute-rute sibuk akan diberikan helper on board,” ujar Dirjen Budi.

Hasil pertemuan tersebut juga memutuskan untuk melakukan pembinaan guna mengubah sikap dan perilaku pengemudi.

Sebelumnya, pengemudi Bus Damri melakukan aksi demonstrasi sering dengan diberlakukannya sistem tiket elektronik. Mereka menuntut agar helper (kenek) diposisikan kembali ke dalam bus.

“Tuntutannya mereka agar helper lama yang telah direkrut Damri diposisikan di dalam bus kembali,” ujar Budi.

Dengan sistem e-tiket, layanan helper di dalam bus sudah tidak diperlukan. Namun demikian layanan helper tidak dihilangkan, tetapi dipindahkan dari dalam bus ke luar bus. 

Helper disiagakan untuk membantu pelanggan Damri di titik-titik pemberangkatan dan titik-titik kedatangan. 

Sistem e-tiket merupakan kebijakan untuk mengendalikan pendapatan. Tanpa helper on board, Damri berkeyakinan pendapatan perharinya meningkat hingga 40% di Bandara Soetta.

Sementara YLKI menyebutkan, pemogokan sopir Damri merupakan tindakan yang kontra produktif dan secara diametral melanggar hak konsumen sebagai pengguna bus Damri. YLKI tidak memberikan segala bentuk pemogokan yang klimaksnya adalah pelanggaran hak konsumen.

YLKI malah mengapresiasi langkah managemen Damri untuk melakukan reformasi dalam pelayanan, salah satu wujudnya adalah e-ticketing. E-ticketing adalah instrumen untuk meningkatkan pelayanan pada konsumen, sangat relevan dengan era digital dan bahkan sangat selaras dengan kebutuhan generasi milenial.

"Upaya manajemen Damri tersebut merupakan langkah yang on the track policy," tutur Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. 

YLKI meminta manajemen Damri untuk terus melakukan perbaikan pelayanan, bukan hanya pada sistem e-ticketing saja, tetapi juga perbaikan/peremajaan armada bus, mengaktifkan akses free wifi, toilet dalam bus, dan bahkan stopkontak di dalam bus. Menurut pengamatan YLKI dan pengaduan konsumen, akses free wifi sering dimatikan, dan armada bus yang sudah mulai menua.