Kemenkes: Pesan berantai Jakarta lockdown 12-15 Februari hoaks

Beredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan rencana lockdown total dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19. Pesan tersebut, viral di media sosial soal adanya ketentuan semua restoran akan ditutup. 

Kemudian, masyarakat dilarang keluar rumah dan perlu menyediakan bahan makanan. Jika melanggar ketentuan, maka akan dilakukan testing (diswab) dan dikenakan denda.

Sebuah pesan berantai di Whatshapp tersebut berisi bahwa Presiden Jokowi telah mengumumkan akan diadakan lockdown di DKI Jakarta mulai 12-15 Februari 2020.

"Itu adalah tidak benar dan itu merupakan pesan hoaks," ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2MK) Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers virtual, Jumat (5/2).

Dia menegaskan, pemerintah saat ini belum ada kemauan untuk mengeluarkan kebijakan lockdown total. Baik itu, di DKI Jakarta atau di daerah-dareah lain di Indonesia. 

Nadia menjelaskan, pemerintah saat ini masih memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). PPKM tahap kedua masih akan diberlakukan hingga 8 Februari 2021.

Untuk kelanjutan kebijakan PPKM ini, kata dia, sangat tergantung proses evaluasi nantinya. Kemudian, hasil evaluasinya juga akan menentukan apakah akan dilakukan relaksasi atau tidak.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku, kebijakan pemberlakuan PPKM di Jawa-Bali tidak efektif menekan laju penularan Covid-19. "Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM pada 11-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya. Ini tidak efektif, ucapnya, Minggu (31/1).