sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kemenkes kabulkan permohonan DKI Jakarta untuk terapkan PSBB

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan untuk menjalankan kebijakan PSBB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Achmad Al Fiqri Fadli Mubarok
Achmad Al Fiqri | Fadli Mubarok Selasa, 07 Apr 2020 10:53 WIB
Kemenkes kabulkan permohonan DKI Jakarta untuk terapkan PSBB
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 406.945
Dirawat 58.868
Meninggal 13.782
Sembuh 334.295

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengabulkan permohonan DKI Jakarta ihwal penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB untuk menekan penyebaran coronavirus disease 2019 atau Covid-19.

Penetapan itu termaktub dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penaganan Virus Corona Disease 2019. Keputusan itu ditetapkan pada 7 April 2020.

"Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penanganan Virus Corona Disease 2019," bunyi surat keputusan Menkes, yang diterima Alinea.id, Selasa (7/4).

Dalam surat yang diteken Terawan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan untuk menjalankan kebijakan PSBB sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat secara konsisten.

"Pembatasan Sosial Berskala Besar dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran," tulis diktum ketiga keputusan tersebut.

Untuk diketahui, kebijakan PSBB telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam aturan itu, PSBB diajukan oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota dan harus mendapat persetujuan dari menteri kesehatan. Selain itu, penerapan PSBB juga bisa berasal dari permintaan tim gugus tugas.

Kemudian Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menerbitkan ketentuan tentang PSBB melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.

Sponsored

Sementara anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi keputusan pemerintah tersebut. Saleh berharap penerapan PSBB di DKI Jakarta dapat mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19.

"Agar bisa berjalan efektif, segala hal yang berkaitan harus dipersiapkan secara baik," ujar Saleh lewat keterangan tertulisnya, Selasa (7/4).

Kendati demikian, pemerintah tetap harus memerhatikan beberapa hal dalam penerapan PSBB ini. Pertama, harus benar-benar menegakkan aturan secara tegas dan konsisten.

Politikus PAN ini menegaskan, masyarakat harus dipastikan tidak boleh lagi berkumpul dan berkerumun di suatu tempat tertentu. Bahkan, jika memungkinkan, seluruh masyarakat diminta berdiam diri di dalam rumah. Tidak boleh keluar kecuali ada urusan yang sangat penting dan mendesak.

Kedua, Saleh mendesak agar pintu masuk dan keluar DKI dijaga ketat, mobilitas orang harus betul-betul dibatasi. Kalaupun ada yang keluar masuk harus dipastikan semuanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan warga DKI. Termasuk kebutuhan pangan, energi, komunikasi, dan bahan-bahan pokok lainnya.

“Aparat keamanan harus bisa memberikan sanksi bagi yang melanggar. Sanksi yang diterapkan harus bisa membawa efek jera dan meningkatkan ketaatan masyarakat. Namun demikian harus dipastikan bahwa penegakan sanksi tersebut harus dengan pendekatan humanistik, bukan represif," ujar dia.

Selain itu, dikatakan Saleh, pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat kecil yang terkena dampak PSBB ini diberi bantuan sosial secukupnya, agar mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti biasa.

Pasalnya, secara otomatis aktivitas pencarian nafkah masyarakat akan terganggu lantaran konsekuensi dari kebijakan tersebut.

“Segmen masyarakat seperti ini banyak. Mereka yang bekerja harian, buruh lepas, pengemudi ojol, dan buruh yang terkena PHK. Kita tidak boleh mengabaikan dan melupakan mereka. Semuanya harus dibantu dan diberikan haknya oleh pemerintah," terang Saleh.

Lebih jauh, ia mendorong pemerintah untuk menjamin alat komunikasi dan jaringan internet agar tetap berfungsi secara baik. Di tengah situasi PSBB, bagi Saleh, alat komunikasi memegang peran penting.

Walau tidak keluar, ada banyak aktivitas yang masih bisa dikerjakan melalui internet. Termasuk belajar dan kuliah secara daring.

Menurut Saleh, masyarakat harus didorong tetap beraktivitas dan berkarya. Selain untuk menjaga produktivitas, semua aktivitas yang dilakukan diharapkan dapat membuat semuanya betah tinggal di rumah.

Berita Lainnya