Dibantu jalur mandiri, Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 tuntas Desember 2021

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan vaksinasi Covid-19 tuntas dalam kurun waktu 1 tahun. Dia berharap, program vaksinasi jalur mandiri/gotong royong bisa membantu percepatan pencapaian kekebalan kelompok (herd immunity).

"Vaksinasi gotong royong ataupun pelaksanaan vaksinasi melalui vaksinasi yang dilakukan pemerintah harus kita selesaikan dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Artinya, vaksinasi ini harus bisa diselesaikan pada Desember 2021," tutur Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan pers virtual, Jumat (26/2).

Ia pun menyebut, pemberian vaksin Covid-19 program pemerintah akan berjalan beriringan dengan vaksinasi jalur mandiri. "Ada kemungkinan bersamaan," ucapnya.

Namun, kata dia, pelaksanaan program vaksinasi gotong royong memerlukan waktu cukup lama, karena harus melewati tahapan pengadaan. "Serangkaian persiapan yang harus dilakukan terkait ketersediaan vaksin dan tentunya proses-proses pelaksanaan lainnya sebelum vaksinasi Gotong Royong dimulai," tutur Nadia.

Pelaksanaan program vaksinasi jalur mandiri menunggu pengadaan vaksin Covid-19 oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Bio Farma sebagai importir tunggal. Kementerian BUMN-PT Bio Farma akan mengontrol distribusi dan keamanan vaksin Covid-19 untuk vaksinasi GR ini. 

Pelaksanaan program vaksinasi jalur mandiri ini pun bakal dikelola pihak swasta.

Vaksin Covid-19 untuk program vaksinasi jalur mandiri juga harus memperoleh izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) atau penerbitan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Syarat pelaksanaan vaksinasi jalur mandiri, kata dia, harus menunggu semua tenaga kesehatan tuntas divaksin. Selain itu, vaksinasi GR tidak akan menggunakan vaksin Covid-19 buatan Sinovac, AstraZeneca, Novovac, dan Pfizer

Sebelumnya, ahli epidemiologi dan biostatistik Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono khawatir, vaksin mandiri dapat memperburuk kesetaraan akses dan keadilan. Sebab, vaksinasi mandiri hanya ditentukan oleh afiliasi ekonomi atau perusahaan, bukan pada risiko kesehatan.

"Kalau mereka saya ingin cepat-cepat pulih ekonominya. Jadi, mau vaksinasi karyawannya saja dan keluarganya. Dalam kondisi stok terbatas mengambil, merusak sistem yang sudah dibangun," ucapnya dihubungi Alinea.id, Jumat (19/2). “Untuk memvaksin seluruh rakyat Indonesia berdasarkan prioritas yang sudah ditetapkan. Itu mengganggu, malah melakukan sabotase," sambungnya.