Kemensos ancam ganti vendor yang menurunkan kualitas bansos

Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan, bantuan sosial berupa sembako dan beras yang didistribusikan bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, telah memenuhi ketentuan yang ada. 

Sekretaris Jenderal Hartono Laras mengatakan, Kemensos melakukan monitoring, teguran, dan tindakan efektif lainnya untuk memastikan paket sembako dan beras bagi masyarakat terdampak pandemi dapat disalurkan dengan cepat ke tangan keluarga penerima manfaat (KPM), tepat kualitas, dan tepat harga.

“Bansos Sembako (BSS) ini jumlahnya 1,9 juta KPM. Kemudian untuk Bansos Beras (BSB) 10 juta. Jadi kalau satu dua ada masalah, mungkin saja. Tetapi kami pastikan sudah ada monitoring untuk memastikan, bansos bisa tepat sasaran, tepat kualitas dan tepat harga," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10).

Hartono pun memastikan kualitas sembako yang diterima oleh masyarakat harus bermutu baik. Bahkan, pihaknya tak segan-segan memberi sanksi atau mengganti vendor yang mencoba menurunkan kualitas sembako yang akan diberikan. 

“Ini sudah kami tindak lanjuti. Sembako yang kualitasnya berbeda, segera vendor untuk saat itu juga diganti. Ada uji tangan. Demikian pula dengan beras. Dan kami tidak segan menegur atau memberi sanksi kepada vendor yang tidak berkomitmen," ujarnya.

Ia juga menyinggung adanya berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu pendapat yang berkembang di media menyebutkan, harga satu paket sembako bukan Rp300.000 ribu melainkan, Rp270.000.

“Untuk isi bahan pangan dalam satu paket BSS senilai Rp270.000. Kemudian untuk harga goodie bag dan transporter, senilai Rp30.000. Ya kan paket sembako ini perlu dikemas supaya mudah didistribusikan. Kemudian, untuk transportasi ini juga timbul biaya. Jadi dipastikan, biaya untuk satu paket BSS adalah Rp300.000 ,” ucapnya.

Dia pun menuturkan, terkait tugas jaringan pengaman sosial melalui berbagai program bansos Kemensos mematuhi prinsip-prinsip tata kelola anggaran. 

“Kami sangat terbuka untuk diawasi. Kami melakukan rapat sebelum pelaksanaan program dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” katanya.

Selain itu, Kemensos juga meminta pendampingan melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan pemeriksa internal melalui Inspektorat Jenderal. 

BSS atau Bansos Sembako Jabotabek disalurkan menjangkau 1,9 Juta KPM dengan anggaran Rp6,8 triliun sudah mencapai tahap X dari XI, dengan realisasi 100%, per 27 Oktober 2020.

Kemudian, Kemensos meluncurkan BSB dengan penerima adalah 10 juta KPM PKH. Jumlah bantuan sebanyak 15 kg/KPM/bulan selama tiga bulan, yakni Agustus hingga Oktober 2020. Pada September disalurkan sebanyak 30 kg untuk alokasi Agustus dan September. 

Kemudian sebanyak 15 kg disalurkan pada Oktober 2020. Beras yang digunakan sebagai BSB dipasok oleh Perum Bulog.