Kementan didesak membuka asal virus PMK

Kementerian Pertanian diminta terbuka mengungkap asal mula virus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kembali mewabah di Indonesia. Asal mula virus PMK penting diungkap karena Indonesia harus berjuang 100 tahun untuk bisa bebas dari penyakit terganas pada hewan ternak itu.

Ketua Komisi IV DPR Sudin terang-terangan meminta jajaran Kementan untuk terbuka. Apakah virus PMK itu berasal dari India yang daging kerbau bekunya masuk ke Indonesia atau dari negara lain. 

"Jujur saja, karena masuknya dari Jawa Timur. Ada yang bilang dari Gresik, ada yang bilang dari Aceh. Bagaimana mau tahu vaksinnya kalau asal-muasalnya tidak tahu. Bisa saja pihak karantina lalai," kata Sudin saat rapat kerja dengan jajaran Kementan, direksi Perum Bulog, dan direksi Berdikari di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/5).

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nasrullah mengaku belum mengetahui asal mula penyebaran PMK yang terjadi saat ini.

"Sampai saat ini kami masih lakukan investigasi Pak Ketua," kata Nasrullah.

Ketika diumumkan pertama kali pada 11 Mei lalu, PMK baru terjadi di dua provinsi dan 6 kabupaten. Daerah itu adalah Provinsi Aceh dengan dua kabupaten, dan empat kabupaten di Jawa Timur. Dua kabupaten di Aceh adalah Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Sedangkan empat kabupaten di Jawa Timur yaitu Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto.

Saat itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, Kementan menetapkan dua provinsi yang dilanda itu sebagai daerah wabah PMK. Menurut data Kementan, jumlah hewan ternak yang terinfeksi PMK di Jawa Timur 3.205 ekor dengan kasus kematian 1,5%. Sementara, kasus positif di Aceh 2.226 ekor dengan kematian 1 ekor.

Sebelas hari kemudian, persisnya per 22 Mei 2022, PMK telah meluas dan menyebar di 16 provinsi dan 82 kabupaten/kota. Penyakit itu berdampak pada total 5.454.454 ekor dan 20.723 ekor atau 0,36% sapi sakit.

Sudin meminta jajaran Kementan untuk saling berkoordinasi antar kementerian, lembaga, dan unsur lain agar penyebaran PMK segera ditekan dan bisa ditangani dengan tepat. Menurut Sudin, penanganan tersebut menjadi mendesak menjelang Iduladha dalam beberapa pekan ke depan.

Soal vaksinasi hewan ternak, Sudin menyayangkan pemerintah yang belum memiliki rencana matang untuk memperoleh bibit sekaligus produksi vaksinasi PMK di Indonesia. Menjawab hal ini, Nasrullah menargetkan produksi vaksin PMK domestik selesai awal Agustus 2022.

Sebelum vaksin tersedia, Sudin meminta jajaran Kementan membuat rencana alternatif untuk mencegah penyebaran PMK. Satu di antaranya menyalurkan disinfektan sebanyak-banyaknya kepada peternakan yang belum terkontaminasi PMK.

"PMK ini lebih jahat dari Omicron," kata Sudin.

Syahrul menjelaskan, Kementan telah melakukan sejumlah langkah darurat. Di antaranya memusnahkan ternak yang terkonfirmasi positif, melakukan karantina dengan radius 3-10 km di wilayah yang terdampak PMK, membentuk gugus tugas tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sosialisasi dan edukasi SOP Pencegahan dan Pengendalian PMK.

Lalu, kata Syahrul, menghentikan sementara layanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di daerah wabah PMK, mengendalikan lalu-lintas ternak antarprovinsi oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, lalu lintas antarkabupaten dan kota dikendalikan oleh gubernur, dan lalu lintas antarkecamatan oleh bupati dan wali kota.