Kementan: PMK diketahui menyebar di 18 provinsi

Kementerian Pertanian merilis data terbaru terkait sebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia. PMK diketahui telah menyebar di 18 provinsi dan 177 kabupaten/kota dengan total kasus hewan sakit mencapai 127.891 ekor.

Lima provinsi tercatat memiliki kasus di atas angka 10.000. Provinsi Jawa Timur mencatatkan kasus terbanyak yakni 45.171 kasus, di susul Nusa Tenggara Barat dengan 20.792 kasus dan Aceh sebanyak 20.492 kasus. Kemudian, Jawa Tengah mencatatkan 14.525 kasus dan Jawa Barat sebanyak 10.344 kasus. 

Jenis ternak yang terjangkit PMK terdiri dari sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Jumlah kasus paling tinggi menyerang ternak sapi sebanyak 125.421 ekor sapi sakit, dengan angka kesembuhan mencapai 34.020 ekor. Sementara, 805 ekor sapi yang terjangkit dipotong bersyarat dan angka kematian mencapai 579 ekor.

Pengendalian penyebaran wabah PMK yang menyerang hewan ternak jadi perhatian jelang Iduladha. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat berbagai upaya pengendalian wabah yang semakin meluas.

“Kasus PMK pada hewan ternak sudah semakin serius karena penyebarannya semakin meluas. Pemerintah harus segera melakukan pengendalian karena masyarakat sudah semakin cemas mengingat sebentar lagi Iduladha,” kata Puan dalam keterangan, Jumat (10/6).

DPR berharap agar vaksinasi untuk menekan kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini segera dilakukan untuk mencegah penyebaran. Meski pemerintah menyatakan hewan kurban yang disediakan tahun ini bukan dari daerah yang terkonfirmasi PMK, namun kekhawatiran masyarakat masih ada. 

Puan mengatakan, vaksinasi bagi hewan ternak yang tidak terpapar PMK harus diprioritaskan bagi daerah-daerah yang sudah terjangkit PMK serta wilayah sekitarnya. Ada tiga juta dosis vaksin yang akan segera datang dengan peruntukkan bagi wilayah yang terdampak penyakit mulut dan kuku.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti penanganan wabah yang terhambat akibat kurangnya jumlah dokter hewan di lapangan. 

“Pemerintah juga harus memperbanyak dokter hewan pada wilayah-wilayah terdampak. Sebab beberapa daerah sudah merasa kewalahan karena kurangnya tenaga medis yang bertugas melakukan penyuntikan obat untuk sapi yang terpapar PMK,” ujar Puan.

Pengawasan terhadap penjualan dan pemotongan hewan kurban perlu diperketat mengingat potensi penyebaran wabah yang mungkin terjadi, khususnya di pasar-pasar ternak, pedagang hewan musiman, hingga tempat pemotongan hewan kurban.

Lebih lanjut, Puan meminta seluruh pihak untuk semakin masif mensosialisasikan berbagai hal mengenai PMK. Sosialisasi yang efektif dinilai akan meminimalisir kecemasan masyarakat. 

“Edukasi untuk warga harus semakin digencarkan sebagai jaminan keamanan daging kurban. Termasuk mengenai pengolahan daging yang aman untuk dikonsumsi,” ujar Puan.

DPR melalui Komisi IV berkomitmen mengawal perkembangan penanganan PMK dan seluruh kebijakan pengendalian PMK melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, dan melakukan pengolahan daging dengan benar. Daging yang akan dikonsumsi sebaiknya dibekukan terlebih dahulu di lemari pendingin dengan suhu di atas 2 derajat celsius selama 24 jam, atau dengan merebus daging pada suhu 70 derajat celsius minimal 30 menit.