Kementerian Investasi bukan solusi selesaikan masalah

Pembentukan Kementerian Investasi dinilai bukan solusi untuk selesaikan persoalan investasi di dalam negeri. Bahkan, hanya dianggap memberi solusi kecil dari carut-marut masalah tersebut.

"Kalaupun direalisasikan, kementerian ini hanya akan menyelesaikan persoalan pada bagian hilir investasi saja," kata anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, dalam keteranganya yang diakses, Jumat (16/4).

Merujuk data World Economic Forum (WEF), Anis mengatakan, salah satu penghalang iklim investasi di Indonesia lantaran praktik korupsi yang merajalela. Setidaknya, korupsi mendapat skor 13,8 sebagai faktor utama penghambat investasi di Indonesia.

Tak hanya korupsi, politikus PKS ini juga menilai, faktor kedua yang mempengaruhi investasi di dalam negeri inefisiensi birokrasi dengan skor 11,1. Kemudian akses ke pembayaran dengan skor 9,2, infrastruktur tidak merata dengan skor 8,8 dan kebijakan tidak stabil dengan skor 8,6 yang melengkapi lima faktor utama.

"Maraknya praktik suap, gratifikasi, dan pelicin yang dilakukan sejumlah oknum, terutama dalam pengurusan perizinan mengakibatkan sejumlah dampak serius terhadap investor," paparnya.

Anis juga memaparkan, data lain terkait dengan posisi Indonesia dalam rangking Ease of Doing Business dari Bank Dunia (EDBBD) pada 2020, dalam banyak hal merefleksikan efektivitas dan efisiensi dari birokrasi. Berdasarkan hasilnya, Indonesia berada di level 73. "Level yang menunjukkan posisi relative masih rendah," ungkapnya.

Tak hanya itu, dalam tiga tahun ke belakangan, pertumbuhan skor Indonesia relatif stagnan, dan masih di bawah negara tetangga di ASEAN seperti, Singapura di posisi ke-2, Malaysia di posisi 12, Thailand di posisi 21, Brunei di posisi 66, bahkan Vietnam di posisi 70.

Berdasarakan laporan Bank Dunia yang berjudul Global Economic Risk and Implications for Indonesia, kata Anis, Indonesia dianggap negara berisiko, rumit, dan tak kompetitif soal invetasi.

Anis berkata, hal utama menjadi penghambat investasi ialah faktor regulasi yang kerap tidak terprediksi, inkonsisten, dan saling bertentangan.

"Dan alasan yang juga sering kali mengganjal investasi dalam negeri adalah instabilitas pemerintah yang mendapat skor 6,5. Kemudian, tarif pajak yang dirating 6,4. Lalu etos kerja buruh mendapat poin 5,8, regulasi pajak 5,2, dan pajak 4,7. Kelima, alasan ini melengkapi 10 besar faktor yang menjadi penghalang perkembangan inflasi di Indonesia," tutur Anis.

"Jadi, persoalan investasi di Indonesia begitu kompleks, tidak bisa hanya diselesaikan dengan membuat kementerian dan lembaga baru,"lanjutnya.

Sebagai informasi, Rapat Paripurna yang digelar 9 April 2021, DPR RI sepakati peleburan Kemenristekdikti dan pergantian nama baru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). Paripurna juga menyetujui pembentukan Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.