Kementerian PUPR siap bangun Waduk Cijurey di Bogor

Bupati Bogor, Ade Yasin, mengklaim, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menerima usulannya tentang pembuatan Waduk Cijurey. Lokasinya berada di Kecamatan Tanjungsari.

"(Kementerian PUPR) akan segera membangun waduk tersebut. Segera mungkin," ujar Ade Yasin di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Kamis (16/1).

Dia berpandangan, Waduk Cijurey kelak menjadi pelengkap pembangunan Waduk Cibeet di Kecamatan Cariu. Sebagai solusi permasalahan banjir di Bekasi dan Karawang. Juga kekeringan di timur Kabupaten Bogor.

Di sisi lain, dirinya berharap, pemerintah pusat dan provinsi (pemprov) membantu penanganan pascabanjir di timur dan barat Kabupaten Bogor. Apalagi, masa tanggap darurat diperpanjang hingga akhir Januari 2020.

"Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bogor memperpanjang sampai akhir Januari untuk lima kecamatan. Karena masih membutuhkan bantuan alat berat dan helikopter untuk mengangkut logistik," tuturnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini melanjutkan, Kementerian PUPR siap menyediakan rumah susun bagi warga terdampak banjir. Khususnya di Kecamatan Gunung Putri.

Sedangkan Pemprov Jabar, bakal memberikan bantuan Rp25 juta bagi korban yang rumahnya rusak ringan dan Rp50 juta untuk hunian rusak berat. Ada pula da relokasi bagi yang tempat tinggalnya tertimbun longsor.

Hujan deras melanda Kabupaten Bogor, Rabu (1/1) pagi. Sungai Cidurian pun meluap. Membuat Kecamatan Sukajaya, Cigudeg, Jasinga, dan Nanggung mengalami banjir dan longsor. 

Bencana kian parah dampaknya, karena kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) gundul. Akibat penambangan liar dan pembalakan ilegal.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), seluas 15 ribu dari 87 hektare hutan lindung di TNGHS terbuka. Ia pun menerjunkan tim ke lokasi untuk menginvestigasinya.

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah setempat menyetop aktivitas penambangan emas dan pembalakan liar. Juga menginstruksikan kementerian terkait membenahi fasilitas publik yang rusak. (Ant)