Kepala BKF: APBN 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel menghadapi ketidakpastian

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan di tahun 2022 ekonomi Indonesia masih akan menghadapi ketidakpastian, karena belum berakhirnya pandemi Covid-19 dan dinamika perekonomian global.

“Untuk itu APBN 2022 ini harus terus antisipatif, responsif, dan fleksibel dalam merespon ketidakpastian tersebut. Namun harus juga tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian,” ujar Febrio dalam dalam webinar Bincang APBN 2022, Senin (18/10).

Febrio mengatakan bahwa APBN 2022 tetap diarahkan untuk menuntaskan penanganan pandemi sekaligus melakukan upaya pemulihan ekonomi secara bertahap. Selain itu APBN 2022 juga terus diarahkan untuk mendukung upaya reformasi struktural dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan dan menciptakan ekonomi yang kuat dan terus berkelanjutan di masa depan.

Febrio menjelaskan, untuk mendukung upaya reformasi struktural maka APBN akan terus diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), konektivitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur, serta dukungan terhadap ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha.

“Fokus utama APBN 2022 adalah terus melanjutkan upaya penanganan Covid-19, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing, melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan terus meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, terus memperkuat desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting untuk menciptakan belanja negara yang lebih efisien, sinergis antara pusat dan daerah, fokus pada prioritas, berbasis hasil, serta antisipatif terhadap ketidakpastian,” tutur Febrio.

Febrio mengungkapkan sasaran pembangunan untuk tahun 2022 adalah pengangguran 5,5% sampai 6,3%, kemiskinan 8,5% sampai 9%, gini rasio 0,376 sampai 0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,41 sampai 73,46.

BKF memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2022 akan tumbuh sebesar 5,2%. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut menggambarkan pemulihan ekonomi yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan dari reformasi struktural.

Sementara itu, inflasi diperkirakan berada disekitar 3%, suku bunga SUN 6,8%, nilai tukar (Rp/USD) 14.350, harga minyak mentah berkisar 63 USD per barel, lifting minyak 703 ribu barel per hari, lifting gas 1.036.000 barel setara minyak per hari.

Febrio mengatakan pendapatan negara diperkirakan mencapai sebesar Rp1.846 triliun, pendapatan negara ini terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.510 triliun dan PNBP Rp335,6 triliun.

“Pemerintah akan terus berkomitmen melakukan reformasi perpajakan dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan berkeadilan,” tutup Febrio.