Mendagri minta kepala daerah utamakan program pengendalian pandemi di 2022

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah mengutamakan program pengendalian pandemi Covid-19 di tahun ini. Menurutnya, jika pandeminya tidak terkendali akan sangat sulit bagi daerah mencapai target pendapatan dan target belanja.

"Karena mengelola pemerintahan itu, baik di pusat di daerah sama, bagaimana caranya pendapatan lebih besar daripada belanja, kira-kira seperti itu, pendapatan yang banyak belanjanya kira-kira di bawah sedikit itu namanya surplus, jangan sampai target pendapatan tidak sampai belanjanya tinggi itu namanya defisit, tidak bisa di eksekusi," kata Tito dalam keterangannya, Kamis (6/12).

Tito juga meminta kepala daerah tidak boleh lengah meski cakupan vaksinasi secara nasional sudah mencapai  284,1 juta dosis vaksin hingga Selasa (4/1). Rinciannya, vaksinasi dosis 1 telah diberikan sebanyak 166,88 juta dosis, 114,69 juta untuk dosis 2 dan sebanyak 2,53 juta dosis lainnya untuk vaksinasi gotong royong.

"Kenapa? Karena kita sedang menunggu ini, masa yang sangat penting, yaitu setelah Natal dan Tahun Baru 2022, kita lihat dua minggu ke depan, mudah-mudahan secara nasional tidak terjadi lonjakan signifikan," ujar Tito.

Tito mengatakan, dua minggu setelah puncak libur Nataru merupakan tes yang sangat penting karena dengan capaian vaksin nasional yang tinggi. Dengan demikian, kekebalan tubuh sudah terbentuk menjadi modal untuk menghadapi varian Omicron.

"Dengan adanya varian Omicron mudah-mudahan bisa diatasi oleh kemampuan antibodi yang sudah terbentuk," ucapnya.

Mantan Kapolri ini juga juga meminta kepala daerah tetap mengampanyekan protokol kesehatan, terutama memakai masker. Kata dia, apapun  variannya, masker nomor satu, mengingat ini penyebaran penyakit masuk rongga pernafasan.

"Kedua, mempercepat vaksinasi bagi yang belum terutama lansia, sisir kembali door to door, supaya orang tua ini yang paling rentan, sehingga tingkat kematian bisa betul-betul diturunkan," jelas Tito.

Selain itu, kepala daerah juga perlu menyiapkan skenario terburuk ketika terjadi lonjakan kasus. Mendagri mengatakan, apabila pandemi sudah terkendali dengan baik, pemerintah daerah bisa dengan paralel menjalankan pogram-program yang perlu untuk menjadi perhatian.