sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ketua DPR dorong pemerintah terapkan isolasi terbatas

Semuanya dilakukan merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Senin, 16 Mar 2020 13:48 WIB
Ketua DPR dorong pemerintah terapkan isolasi terbatas

Ketua DPR Puan Marani mengatakan, perkembangan coronavirus jenis baru atau Covid-19 di Tanah Air semakin mengkhawatirkan. Atas dasar itu, Puan mendesak kepada pemerintah untuk melakukan beberapa hal dalam mengatasinya.

Pertama, ia mendorong agar pemerintah bisa mulai mengoptimalkan peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang baru dibentuk, untuk menjalankan fungsi terpadu dan terintegrasi dalam penanganan wabah corona di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana  (BNPB).

"Langkah terpadu dan terintegrasi itu meliputi sosialisasi, deteksi dini, penanganan pasien, penanganan dampak dan rehabilitasi sesuai  pedoman penanganan protokol WHO dalam hal pencegahan pandemik corona," tersng Puan berdasarka  keterangan resminya pada Senin (16/3).

Pemerintah melalui BNPB juga wajib memperkuat partisipasi masyarakat dan swasta  dalam penanganan wabah ini. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, juga diminta segera mengumumkan langkah penanganan wabah secara transparan kepada masyarakat. Termasuk langkah kongkret bagaimana mencegah meluasnya penyebaran wabah pandemi corona.

"Gugus Tugas juga harus menjadi representasi kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat disertai langkah-langkah konkret sosialisiasi, edukasi, mitigasi, tanggap darurat dan pembatasan sosial untuk kepentingan penanganan wabah corona," papar dia.

Selain itu, Puan mendukung sistem penanggulangan Covid-19 dengan menerapkan isolasi terbatas dan karantina wilayah. Semuanya dilakukan merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina, seperti meliburkan sekolah dan menggantinya dengan sistem belajar daring. Kemudian, meminta masyarakat membatasi pertemuan yang melibatkan keramaian massa, menyarankan warga bekerja dari rumah serta aktivitas lain yang mendukung social distancing

Bukan hanya itu saja, DPR juga meminta pemerintah segera meningkatkan dukungan yang diperlukan bagi fasilitas kesehatan (faskes) dan tenaga kesehatan untuk penanganan corona, termasuk menggratiskan biaya pengobatan dan biaya test specimen, bagi mereka yang terpapar Corona.

DPR juga meminta alat penapisan dan uji sampel didistribusikan ke daerah-daerah, tidak hanya terpusat di Balitbang Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sponsored

"DPR RI menyadari ke depan perlu segera diperkuat regulasi tentang wabah penyakit khususnya revisi terhadap UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular sehingga memberikan landasan hukum yang cukup bagi pemerintah dalam mengambil tindakan pencegahan dan penanganan wabah penyakit secara efektif," urai politikus PDIP tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR dari PKS, Netty Prasetiyani mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Menurut dia, pembentukan tim tersebut merupakan langkah tepat. 

"Gugus Tugas harus bekerja progresif, fokus, memiliki indikator kerja dan time line yang jelas. Harus langsung kerja, lakukan terobosan, dan  jangan sampai terjebak pada urusan administrasi atau birokrasi," papar Netty.

Sejak awal Netty sudah mendesak pemerintah melalui Kemenkes untuk cepat dalam penanganan. Ia melihat langkah awal yang dilakukan pemerintah sangat lamban sehingga melahirkan panic buying di kalangan masyarakat.

"Rumor dan hoaks bertebaran. Bahkan muncul pemain masker yang mengambil kesempatan dengan mencari keuntungan pribadi. Itulah mengapa WHO sampai secara khusus menyurati Indonesia agar menerapkan darurat nasional," sambung dia.

Politikus PKS ini juga meminta transparansi dari pemerintah tentang daerah sebaran Covid-19. Hal itu dilakukan agar masyarakat  dapat berpartisipasi dalam melakukan antisipasi.

Ia mendorong pemerintah memetakan secara jelas, serta menginformasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kepanikan. Beberapa daerah, juga wajib mendapat perhatian khsusus.

"Daerah yang menjadi entry point warga negara asing seperti Kuala Namu, Manado, Bali, dan daerah lainnya, harus mendapat perhatian khusus. Jika diprediksi makin meningkat, kondisi ini dapat dijadikan dasar untuk dilakukan lockdown sebagai langkah pencegahan penyebaran lebih luas," pungkasnya.

Netty meminta agar ada pembatasan mobilitas penduduk dari dan ke kota dengan pasien positif Covid-19. "Tunda semua event yang melibatkan banyak orang. Terapkan remote working dan sekolah offline," kata Netty.

Oleh karena itu, Netty berharap gerakan pencegahan tangkal Covid-19 harus melibatkan masyarakat secara masif. "Manfaatkan waktu jelang Ramadan ini sebagai momentum untuk mengokohkan kesadaran hidup bersih dan sehat dengan mendekatkan diri pada Allah SWT, gotong royong dan  saling kasih sayang," ujar Netty.

 

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid