sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI diminta pahami soal reklamasi

Pemprov DKI, miliki saham Ancol sebesar 72%, PT Pembangunan Jaya 18,01%, dan masyarakat 9,99%.

Achmad Rizki
Achmad Rizki Senin, 13 Jul 2020 20:31 WIB
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI diminta pahami soal reklamasi

Polemik reklamasi kawasan Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) di pantai utara (pantura) Jakarta terus menggelinding. Politikus Partai NasDem, Bestari Barus menilai, orang yang menuding reklamasi hanya menguntungkan cukong-cukong tidak berdasar atau tidak memahami persoalan reklamasi di Ancol. 

"Saya menilai, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco, tidak memahmi apa yang diucapkannya. Saya miris, anggota dewan tak paham apa yang dibicarakan," kata Bestari, kepada wartawan di Jakarta, (13/7). 

Dia menjelaskan, bahwa Pemprov DKI merupakan pemegang saham terbesar Ancol, bukan para cukong yang dituduhkan tersebut. "Sebelum bicara harusnya baca dan berpikir, lah," sindir Bestari.

Bestari membeberkan, Pemprov DKI memiliki saham Ancol sebesar 72%, PT Pembangunan Jaya 18,01%, dan masyarakat 9,99%. Karena itu, dia menyarankan, sebagai anggota dewan yang terhormat berpikir dahulu sebelum bicara. "Jangan bicara, baru mikir," tegasnya. 

Kemudian, jika tidak mampu memahami kaitan pelebaran Ancol dengan mengatasai banjir. Menurut Bestari, Basri Baco nalarnya kurang berjalan. 

Dia menjelaskan, sedimentasi disebabkan datangnya lumpur dan material lainnya, dari hulu harus dipindahkan ke lokasi tertentu secepat mungkin. 

Maka, program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) menjadi penting terus dilaksanakan. "Material yang datang dapat dimanfaatkan untuk pelebaran Ancol," jelasnya. "Masak sih, hal sesederhana ini tidak mampu dipahami," tambah Bestari.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco mengkritik, klaim Anies Baswedan yang beralasan reklamasi Ancol dilakukan untuk menyelamatkan warga Jakarta dari ancaman banjir. 

Sponsored

Basri Baco menilai, alasan Anies tersebut merupakan sebuah omong kosong belaka. "Sekarang gini mereklamasi untuk apa dulu? Dijelaskan dulu, mau ngapain? Jangan-jangan nanti cukong-cukong lagi yang berkuasa di situ, cukong-cukong lagi yang punya proyek di situ," kata Basri Baco kepada wartawan, Sabtu (11/7).

Basri Baco melihat, tak ada korelasinya antara rencana reklamasi banjir dengan pencegahan banjir. Pengerukan sungai dan waduk juga sebelumnya sudah dilakukan sebelum zaman Anies.

"Pengerukan itu zamannya Foke, zamannya Jokowi, zamannya Ahok pengerukan itu kan ditimbun semua di Ancol Timur. Memang untuk nimbun ke laut, sehingga jadi daratan tuh yang tadinya rawa-rawa sekarang jadi daratan. Terus apa hubungannya sama banjir," beber Basri.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid