Ketua KPK minta kepala daerah jauhi suap

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengimbau para penjabat daerah untuk menjauhi suap dalam penerbitan izin. Hal ini terkait dengan peran penting kepala daerah dalam menjamin kepastian kemudahan investasi di masing-masing wilayah.

"Saya minta dalam penerbitan izin, tidak ada korupsi," ucap Firli dalam keterangannya di Rapat Koordinasi dengan Penjabat Kepala Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6).

Menurut Firli, potensi suap kerap muncul dalam proses penerbitan izin, misalnya berupa saham kosong atau penyertaan modal. Untuk itu, pihaknya meminta kepada pihak-pihak yang akan bekerja sama dengan penjabat daerah agar segera melapor ke KPK jika terjadi indikasi suap.

"Kita sudah sampaikan kepada para pengusaha, kalau ada gubernur atau kepala daerah yang meminta suap untuk penerbitan izin, laporkan dan kita akan tangkap," kata Firli.

Peran kepala daerah dalam menjamin kemudahan investasi dan kemudahan izin perusahaan merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo. Iklim investasi jadi salah satu dari tiga poin yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Terbukanya investasi bagi para investor akan membuka lapangan pekerjaan baru. Ketersediaan lapangan pekerjaan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat.

"Dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, akan berpengaruh terhadap kekuatan belanja masyarakat, menekan angka pengangguran, dan menekan laju kemiskinan," ujar Firli.

Firli memaparkan, ada enam peran penting kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Pertama, pemimpin daerah diwajibkan mewujudkan amanat dan tujuan negara sesuai Undang Undang Dasar 1945.

Kemudian, kepala daerah bertanggung-jawab menjamin stabilitas politik dan keamanan di wilayahnya. Kepala daerah juga diminta untuk tidak ragu dalam membuat suatu kebijakan dalam rangka melindungi keselamatan masyarakat.

Selanjutnya, pemimpin daerah menjamin kepastian dan kemudahan investasi. Kepala daerah juga berperan melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional. Terakhir, kepala daerah memiliki peran penting untuk mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN.