Ketua PBNU desak Jokowi pilih 10 nama capim KPK berintegritas 

Ketua Umum Pengurus Besar Nadhatul Ulama, Said Aqil Siradj, turut hadir dalam aksi Gerakan Rakyat Untuk Dukung KPK (Geruduk) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dalam orasinya, Said menyampaikan bahwa kedatangannya untuk mendukung lembaga antirasuah yang selama imi dianggapnya telah bekerja keras dalam mengupayakan pemberantasan korupsi.

“Saya datang ke sini dalam rangka memberikan support, dukungan, atas nama PBNU kepada KPK yang selama ini telah bekerja keras dengan penuh amanat, kejujuran, dan penuh gigih ketulusan dalam rangka membersihkan korupsi, rasuah, suap, gratifikasi," kata Said di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/8).

Lebih lanjut, Said mengatakan dirinya meminta kepada Presiden Joko Widodo agar dapat menyerahkan 10 nama calon pimpimnan (Capim) ke DPR RI yang berintegritas tinggi, serta tidak punya rekam jejak kelam pada masa lalu.

“Kami harap dari Pak Presiden agar memberikan 10 kandidat KPK kepada DPR RI yang berkualitas, dan tidak punya latar belakang yang diragukan. Jangan sampai Pak Presiden salah pilih nanti akan berdampak negatif kepada beliau (Presiden Jokowi) sendiri,” ujar Said.

Dia berharap, Presiden Joko Widodo dapat mempunyai tekad untuk tetap memberantas korupsi. Untuk itu, Said mengatakan, 10 nama yang akan diserahkan Jokowi ke DPR RI haruslah calon pimpinan yang berkualitas.

“Kami masyarakat Indonesia, NU, dan semuanya di belakang Pak Jokowi dalam membangun pemerintah Indonesia yang bersih dari korupsi dan rasuah. Maka, sekali lagi kita minta Pak Jokowi pilih 10 orang yang berkualitas, amanah, jujur dan tanpa ada beban, dan tidak punya latar belakang yang membebani," ujar Said.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesis (YLBHI) Asfinawati pun mengatakan hal yang sama. Ia juga meminta Presiden Joko Widodo untuk dapat memilih 10 capim terbaik sebelum menyerahkannya ke DPR RI. Sebab, hal itu merupakan penentuan masa depan bagi KPK.

"Di tahap sekarang ketika presiden yang harus menentukan, maka kami sangat mengharapkan Presiden Joko Widodo dapat menunjukkan sikap negarawannya," ucap Asfi.

Menurutnya, tidak mungkin lembaga antirasuah dipimpin oleh orang yang tidak menyerahkan LHKPN, menghambat proses penanganan hukum, serta tidak patuh terhadap etika kerja KPK. Untuk itu, dia mengutarakan harapannya kepada Presiden Jokowi agar dapat menyerahkan 10 nama yang berintegritas dalam pemberantasan korupsi.

"Kami sangat mengharapkan beliau (Jokowi) bisa mengamalkan Undang-Undang KPK," kata Asfinawati.

Sementara itu Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, menilai desakan agar Presiden Jokowi menyodorkan 10 nama capim terbaik itu merupakan kegelisahan publik atas kinerja Pansel. Sebab, menurutnya, panitia yang di ketuai oleh Yenti Garnasih itu dianggap tidak dapat merepresentasikan berbagai masukan publik terkait proses seleksi.

“Ketika usulan-usulan masyarakat didengarkan oleh pansel yang seharusnya menjalankan mandat menjalankan perintah UU tetapi dia tidak menjalankan. Maka dari itu, presiden memang harus turun tangan untuk 20 nama yang sekarang ada. Kita berharap Presiden itu betul-betul mendengarkan masukan masyarakat,” kata Tama.

Pada intinya, kata Tama, pihaknya menginginkan Jokowi tidak memilih Capim yang mempunyai rekam jejak buruk. Karena itu, dia berharap kepada mantan Wali Kota Solo itu dapat memilih 10 nama terbaik untuk diserahkan ke DPR RI.

"Kita berharap Presiden tidak memberikan kesempatan bagi orang yang punya masalah integritas, orang yang sudah jelas melanggar etik, orang yang tidak patuh menyerahkan LHKPN, dan sejumlah permasalahan lain yang membahayakan pemberantasan korupsi untuk duduk dan menguasai KPK," kata Tama.