sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

KKP didesak libatkan publik dalam susun kebijakan

PPNI berpendapat, terjadi kemunduran di sektor kelautan dan perikanan saat Edhy Prabowo memimpin KKP.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Jumat, 27 Nov 2020 17:07 WIB
KKP didesak libatkan publik dalam susun kebijakan

Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melibatkan publik dalam menyusun kebijakan guna membangun wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Sudah saatnya nelayan dan perempuan nelayan berpartisipasi aktif menjadi aktor utama dalam arah pembangunan yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," tegas Sekretaris Jenderal PPNI, Masnu'ah, dalam keterangannya, Jumat (27/11).

Desakan itu didasari perempuan nelayan terdampak berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Setidaknya terdapat tiga catatan PPNI bagi KKP dalam menyusun kebijakan.

Pertama, segera mengutamakan keberlanjutan ekologi pesisir dan pulau-pulau kecil. Kedua, mengakui dan menjalankan hak-hak masyarakat pesisir skala kecil dan tradisional yang dimandatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3 Tahun 2010. Ketiga, memperkuat pengawasan dari implementasi Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 dan membatalkan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020.

Bagi Masnu'ah, regulasi yang dikeluarkan KKP era Menteri Edhy Prabowo membuat kemunduran. Terlebih tidak adanya transparansi publik terhadap arah kebijakan dan peta jalan (road map) KKP.

Tindakan itu membuat langkah KKP semakin "abu-abu" dalam menyejahterakan masyarakat pesisir skala kecil. Juga dinilai bertentangan dengan semangat masyarakat bahari menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan yang terkandung di laut Indonesia.

"Salah satu rencana revisi Permen KP yang digaungkan oleh KKP adalah terkait alat tangkap destruktif-eksploitatif. Rencana ini sangat memicu amarah kami sebagai nelayan dan perempuan nelayan kecil yang pernah sangat dirugikan dengan beroperasinya bom ikan, trawl, pukat, dan sejenisnya," tuturnya.

"Basis-basis nelayan di berbagai tempat juga menolak adanya revisi peraturan menteri yang mengatur tentang menghidupkan kembali alat tangkap tersebut," imbuh Masnu’ah.

Sponsored

Edhy Prabowo sebelumnya diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap atau gratifikasi ekspor benur. Sebanyak tujuh orang, termasuk politikus Partai Gerindra itu, yang telah ditetapkan tersangka.

Keenamnya, yakni dua Staf Khusus Menteri KP, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misata (APM); staf istri Edhy, Ainuh Faqih (AF); pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadi; Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP), Suharjito; serta swasta, Amiril Mukminin.

Edhy diduga menerima suap sebesar Rp4,8 miliar dari berbagai sumber pemberian. Perinciannya, PT ACK sebesar Rp3,4 miliar dan Suharjito US$100.000 atau setara Rp1,41 miliar.

Pemberian itu diduga untuk memuluskan perusahaan Suharjito ditetapkan sebagai eksportir benur melalui agen pengakutan ekspor (forwarder). PT ACK menjadi satu-satunya forwarder benur yang disepakati dan direstui Edhy. Swasta harus menggunakan jasa PT ACK dengan tarif Rp1.800 per benih.

Berita Lainnya