sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Koalisi Masyarakat Sipil sesalkan pernyataan Menko Ekonomi

Pernyataan Airlangga menunjukkan pemerintah lebih mengutamakan sektor ekonomi dan meremehkan ribuan nyawa

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Jumat, 11 Sep 2020 15:26 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil sesalkan pernyataan Menko Ekonomi

Koalisi Masyarakat Sipil menyesalkan respons Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bakal memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat.

Pernyataan Airlangga terkait persentase karyawan bekerja di kantor dan menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dinilai menggambarkan pengesampingan perlindungan kesehatan jutaan warga DKI Jakarta. Pernyataan Airlangga menunjukkan pemerintah lebih mengutamakan sektor ekonomi dan meremehkan ribuan nyawa yang terenggut akibat pandemi Covid-19.

“Penyataan itu menunjukkan tidak sensitifnya Menko Perekonomian terhadap perlindungan kesehatan dan pertaruhan nyawa warga DKI Jakarta akibat transmisi virus Sars-Cov2 yang menyebar dengan kecepatan tinggi di DKI Jakarta,” ujar perwakilan koalisi sekaligus Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9).

Pernyataan-pernyataan Airlangga juga bertentangan dengan berbagai analisis akademisi dan ekonomi yang senantiasa merekomendasikan untuk mengutamakan kesehatan publik.

“Bukan membenturkan satu sama lain. Terlihat ada keterbatasan pemahaman dari pengambil kebijakan yang kerap mempertentangkan kesehatan publik dengan percepatan kegiatan perekonomian,” ucapnya.

Koalisi mengingatkan, Keputusan Menteri Kesehatan terkait PSBB di DKI Jakarta belum pernah dicabut. Sehingga, pernyataan Airlangga dapat dilihat sebagai kebijakan dan upaya melawan pemberlakuan PSBB.

Koalisi berharap kepada Presiden Joko Widodo agar tidak ingkar janji dalam mengutamakan kesehatan warga negara sebagai kunci dari pemulihan ekonomi bangsa. Pasalnya, tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 masih mengutamakan pertimbangan ekonomi daripada perlindungan kesehatan publik.

Per Kamis (10/9), penambahan kasus positif Covid-19 mencatat rekor terburuk dengan 3.861 kasus baru. Khusus untuk DKI Jakarta, jumlah tes PCR meningkat empat kali lipat lebih besar dari standar WHO.

Sponsored

Namun, dalam seminggu terakhir, angka rasio positif Covid-19 di DKI Jakarta berkisar antara 10,4% hingga 16,5%. Padahal, standar minimal yang ditetapkan WHO terkait pelonggaran pembatasan sosial adalah di bawah 5%. Artinya, laju penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta terbilang masih cukup pesat.

Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Jurnalis Bencana dan Krisis (JBK), Hakasasi.id, Kios Ojo Keos, Koalisi Warga Lapor Covid-19, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Lokataru, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Transparency International Indonesia (TII), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan RUJAK Center for Urban Studies.

Sebelumnya Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan, perihal "gas" dan "rem" perekonomian di masa pandemi ini seharusnya tetap memerhatikan faktor-faktor sentimen publik. Pasalnya, perekonomian Indonesia tidak hanya ditopang oleh faktor fundamental, namun juga berbasis kepercayaan publik.

"Terutama di sektor capital market. Kita harus lihat gas dan rem ini. Kalau melakukan rem mendadak, harus tetap menjaga kepercayaan publik, karena ekonomi ini tidak semua faktor fundamental tetapi ada sentimen," ujarnya.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid