sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Koalisi Masyarakat Sipil respons pernyataan Jokowi soal UU ITE

Koalisi desak Presiden Jokowi segera tindaklanjuti pernyataannya terkait UU ITE.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Selasa, 16 Feb 2021 15:11 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil respons pernyataan Jokowi soal UU ITE
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.322.866
Dirawat 158.408
Meninggal 35.786
Sembuh 1.128.672

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR RI merevisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bila regulasi itu dianggap belum dapat memberi rasa keadilan bagi warga. Terkait hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden agar segera menindaklanjuti pernyataannya tersebut.

“Pernyataan tersebut tidak boleh sebatas pernyataan retorik ataupun angin segar demi populisme semata,” ujar perwakilan koalisi sekaligus peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Sustira Dirga, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2).

Sustira melanjutkan, pasal multitafsir dalam UU ITE dapat berpotensi overkriminalisasi dan semestinya dihapus. Misalnya, Pasal 27 ayat (1) ITE yang memuat unsur "melanggar kesusilaan" harus dikembalikan kepada tujuan awalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP dan/atau UU Pornografi.

Sebab, jelas Sustira, pasal ini biasanya sebabkan diskriminasi berbasis gender dan malah kerap menyerang kelompok yang semestinya dilindungi. Diketahui, dalam UU ITE dan perubahannya juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan.”

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan," bunyi Pasal 27 ayat 1 UU ITE tersebut.

Selain itu, lanjutnya, Pasal 27 ayat (3) dinilai kerap membungkam kebebasan berekspresi di ruang digital. Padahal, penjelasan telah dirujuk ke Pasal 301 dan Pasal 311, tetapi diabaikan, karena unsur ‘penghinaan’ dalam pasal tersebut.

Di sisi lain, Pasal 28 ayat (2) UU ITE terkait penyebaran kebencian berbasis SARA juga kerap menyimpang dari tujuan awal perumusannya. IJR mencatat, dari 2016 hingga Februari 2020, kasus dengan Pasal 27,28,29 UU ITE menunjukkan penghukuman mencapai 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi atau sebesar 88% (676 perkara).

Untuk itu, Koalisi pun meminta agar Presiden Jokowi dan DPR RI mencabut semua pasal karet yang kerap digunakan sebagai alat mengkriminalisasi ekspresi masyarakat.

Sponsored

Kemudian, proses fair trial (hak atas peradilan jujur) dalam ketentuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam revisi UU ITE harus kembali diberlakukan untuk mendukung pembaharuan kitab undang-undang hukum pidana (KUHAP) dan RKUHAP. Jadi, segala bentuk upaya paksa harus dengan izin pengadilan.

“Dalam UU ITE yang sekarang berlaku, upaya paksa justru menjadi diskresi aparat penegak hukum dan menghilangkan ijin dari Ketua Pengadilan,”ucapnya.

Koalisi juga meminta pengaturan mengenai blocking dan filtering konten dalam UU ITE juga harus direvisi. Sebab, perlu kontrol agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Kewenangan mengenai pengaturan blocking dan filtering konten harus diatur dengan mekanisme due process of law.

“Terlalu besarnya kewenangan pemerintah eksekutif melakukan blocking dan filtering konten internet perlu ditinjau ulang dengan memasukan mekanisme kontrol dan pengawasan sebelum dan setelah melaksanakan pemutusan,” pungkasnya.

Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari ICJR, LBH Pers, IJRS, Elsam, SAFENet, YLBHI, KontraS, PBHI, Imparsial, LBH Masyarakat, AJI Indonesia, ICW, LeIP, LBH Jakarta, Greenpeace Indonesia, PUSKAPA, Rumah Cemara, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan Walhi.

Berita Lainnya